JABARNEWS | BANDUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat meminta Pemprov Jabar dan pemerintah kabupaten/pemerintah kota untuk mengantisipasi kenaikan kasus COVID-19 usai perayaan Idul Fitri 1442 Hijriah/Lebaran 2021.
“Tadi pagi saya membaca berita bahwa di Kota Bandung, minggu ini ada kenaikan kasus. Jadi 101 kasus dan biasanya beberapa pekan sebelum Lebaran angka harian kasus COVID-19 ada di angka 40-an. Artinya ini perlu ada kewaspadaan kita, apakah di setiap daerah ada kenaikan kasus pasca Lebaran kemarin atau tidak,” kata Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, pada acara Diskusi Bersama Wakil Rakyat Jabar, di Kota Bandung, Jumat (21/5/2021).
Ineu mengatakan selama dua pekan setelan Lebaran, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang berada di Komisi IV melakukan kunjungan ke lapangan terkait pengetatan perjalanan setelah larangan mudik Lebaran 2021.
“Minggu-minggu ini teman-teman di Komisi IV masih di lapangan untuk memantau pengetatan. Jadi dua minggu atau satu minggu ke depan banyak pemudik yang masuk ke Bandung. Ini nanti akan saya sampaikan jadi bahan evaluasi juga,” kata dia.
Politisi perempuan dari Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat mengusulkan agar pemerintah daerah memberlakukan Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro di lingkungannya jika ditemukan kasus COVID-19 dari warga yang melakukan mudik Lebaran.
“Jadi PPKM mikro ini merupakan upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga masyarakat agar tidak tertular COVID usai Lebaran 2021,” kata dia.
Sementara itu, Aggota Komisi IV Daddy Rohanady mengatakan beberapa hari lalu Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat meninjau langsung lokasi Posko Random Rapid Test Arus Balik di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.
Posko Padalarang merupakan salah satu titik random rapid test yang dilakukan kepada para pemudik sebelum melanjutkan perjalanan arus balik mudik Lebaran Tahun 2021.
“Jadi kami melakukan kunjungan on the spot dari sekitar 35 titik yang dilakukan penyekatan yang dilakukan kawan-kawan kepolisian, bekerja sama dengan dinas perhubungan dan dibantu tenaga medisnya dari puskesmas setempat,” ujar Daddy.
Daddy menjelaskan evaluasi dari hasil pemantauan pihaknya, jika selama penyekatan arus mudik dan balik untuk Lebaran 2021 terdapat beberapa kekurangan yaitu salah satunya adalah peralatan tes antigen yang masih kurang dari ideal.
Saat ini hanya disediakan 50 pack tes antigen yang berasal 25 pack dari pihak satgas COVID-19 dan 25 pack dari kepolisian untuk setiap pos yang tersebar di kabupaten dan kota.
“Dan yang jadi masalah adalah jumlah peralatan dari tes antigen itu sendiri masih jauh dari memadai, untuk satu pos yaitu 25 dari satgas dan 25 dari kepolisian. Praktis hanya 50 dan merupakan angka yang masih jauh dari cukup,” kata dia. (Red)
