Ridwan Kamil Diminta Jangan Ikut Campur Soal Pembatalan Ibadah Haji

JABARNEWS | BANDUNG – Satuan Koordinasi Wilayah (Satkorwil) Banser Jawa Barat meminta Gubernur Ridwan Kamil untuk tidak ikut campur soal pembatalan keberangkatan calon jemaah haji 2021.

Sebelumnya, Ridwan Kamil Emil berkomentar di media soal kebijakan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Agama RI yang mengambil kebijakan untuk tidak memberangkatkan calon jamaah haji.

Menanggapi hal itu, Komandan Satkorwil Banser Jabar Yudi mengatakan, seharusnya Ridwan Kamil fokus menangani Covid-19 di Gedung Sate dibandingkan ikut berkomentar mengenai pembatalan haji tersebut.

Baca Juga:  Tersangka Narkoba Lakukan Rapid Test Covid-19, Ini Hasilnya

“Jangan ngobrol di Jawa Barat. Terlalu luas. Di Gedung Sate hari ini saja ada 40 pegawai yang dinyatakan positif Covid 19 dan masih dilakukan tracing. Jadi ketimbang ikut berkomentar soal haji, mending fokus saja urus Jawa Barat agar tidak terjadi lonjakan kasus Covid 19,” kata Yudi seperti dilansir dari rmoljabar.com, Rabu (9/6/2021).

Dia menyebut, sebaiknya Ridwan Kamil memahami jika keputusan untuk tidak memberangkatkan calon jamaah haji ini diambil semata-mata untuk melindungi warga Indonesia dari sebaran Covid-19.

Baca Juga:  Supardi: RD Pelatih Bagus, Kita Juga Punya Pelatih Bagus

Apalagi, lanjut Yudi, jika komentar itu muncul dengan membawa masalah pribadi. Pasalnya, Ridwan Kamil menjadi bagian yang tidak bisa melakukan ibadah haji karena kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat.

“Selain pribadi, kesannya juga seperti sedang mencari simpati publik lewat pro kontra kebijakan pembatalan haji. Apalagi Gubernur kita yang tenar di sosmed ini kan syahwat politiknya menuju Pilpres 2024 sedang menggebu-gebu. Seharusnya lebih peka lah. Agar tidak terkesan sedang mancing di air keruh,” tuturnya.

Baca Juga:  Usai Dideportasi Singapura, UAS Kini Ditolak Warga di Jonggol Bogor

Yudi mengingatkan, agar Ridwan Kamil fokus untuk merealisasikan janji-janji politiknya untuk Jabar ketimbang memperbanyak pertemuan yang sifatnya lobi politik. Sebab, kenyataan di lapangan, Jabar tidak seindah postingan di media sosial.

“Silahkan saja cek di lapangan. Program-program dari pemerintah (provinsi Jawa Barat, red) banyak yang belum merata menyentuh seluruh masyarakat Jawa Barat,” pungkasnya. (Red)