JABARNEWS | BANDUNG BARAT – Wacana pemekaran Kawasan Bandung Utara (KBU) terus bergulir. Berbagai respon dari para tokoh KBU dan Kabupaten Bandung Barat (KBB) kian menghangat.
Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) KBB, Lili Supriatna mengungkapkan, hal yang wajar jika warga KBU menginginkan KBU sebagai daerah otonomi baru.
Pasalnya, KBU khususnya wilayah Lembang merupakan daerah penyumbang PAD terbesar bagi Bandung Barat. Terutama dari sektor pariwisata dan usaha lain yang berkaitan dengan pariwisata.
Lili mengatakan, meskipun sebagai daerah penyumbang PAD terbesar bagi KBB dana perimbangan bagi KBU khususnya Lembang Raya sangat tidak seimbang dengan pendapatan yang didapat dari wilayah tersebut.
“Kasarnya, PAD-nya dikeruk, pembangunan tidak sebanding, penataan wilayahnya sangat minim. Jadi wajar jika akhir-akhir ini warga KBU ingin memisahkan diri dari KBB,” ucapnya.
Hingga saat ini, kata Lili, Pemkab Bandung Barat tidak ada upaya untuk membuat sebuah regulasi khusus bagi kawasan Lembang Raya yang tidak berbenturan dengan Perda KBU.
Terbukti, menurutnya banyak pengusaha yang telah menyumbangkan PAD namun pemerintah tidak ada upaya penataan perizinan tempat usaha di KBU khususnya di seputaran Lembang Raya.
“Saya yakin kalau KBU dapat berdiri sendiri akan lebih baik lagi, dan penataan daerah pun akan terfokus,” ucapnya.
Menurutnya, jika Pemkab Bandung Barat tidak serius dalam penataan KBU, dikhawatirkan KBU justru menjadi daerah yang rusak.
“Kalau penataan dan pengembangan KBU tidak serius, ditakutkan akan rusak seperti puncak raya di Bogor. Yang akhirnya bukan jadi penghasil PAD tapi penghasil persoalan-persoalan ke berbagai sektor dari masalah lingkungan hingga masalah sosial,” paparnya.
Bahkan, Infrastruktur di KBU tidak diperhatikan secara serius, terbukti beberapa ruas jalan kabupaten di KBU sudah rusak dan tidak layak pakai apalagi kalau hujan.
“Kalau jalan Kabupaten di daerah KBU masih rusak, padahal PAD terus dikeruk, taman taman kota kumuh, pantas sekali kalo warga KBU ingin mandiri,” jelasnya. (Red)
