Soal Wacana Pajak Sembako dan Pendidikan, Rizal Ramli: Sangat Tidak Manusiawi!

JABARNEWS | BANDUNG – Wacana pajak penambahan nilai (PPN) terhadap sembako dan pendidikan yang tertuang dalam Draf Revisi Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) menjadi polemik baru-baru ini.

Menanggapi hal tersebut, Ekonom senior Rizal Ramli mengaku prihatin dengan adanya wacana tersebut. Dia menilai pemerintah sedang panik, lagi kesulitan likuiditas penerimaan pajak rendah.

“Wacana ini sangat tidak manusiawi. Tega-teganya mau kasih pajak PPN kepada sembako, pendidikan dan sebagainya. Mohon maaf ini zalim,” kata Rizal Ramli dikutip dari channel YouTube Karni Ilyas Club, Minggu (13/6/2021).

Baca Juga:  Unggah Foto Bareng Ridwan Kamil, Raffi Ahmad: 2024? Silahkan Comment

Dia menjelaskan, dari dulu semenjak Indonesia merdeka, semua presiden selalu menjaga harga sembako. Bahkan diberikan subsidi pun demikian dengan pendidikan, tapi di rezim ini kehilangan kehilangan akal.

“Ini kok tega, saking paniknya sembako pun mau dinaikin pajak, pendidikan juga. Kaya akal kehilangan,” jelasnya.

Mantan Menteri Koordinator Bidang perekonomian ini mengatakan, kebijakan PPN sembako dan sekolah ini menindas rakyat kecil. Sementara di sisi lain, rakyat kelas atas dimanjakan dengan pajak 0 persen.

Baca Juga:  Satu Warga Hilang Akibat Longsor di Kampung Palasari Tasikmalaya

“Pajak yang besar-besar malah didukung pajak 20 tahun. Bebas pajak pendapatan. Untuk batu bara royaltinya diturunin nol. Untuk pembelian mobil, di-nolin,” tuturnya.

“Jadi ini benar-benar pemerintah sangat pro dengan yang kaya dan menindas ke yang miskin dengan kebijakannya,” tambahnya.

Rizal Ramli menyebut, kebijakan pajak ini karena ada beban kewajiban bayar bunga utang yang begitu besar pertahunnya.

Baca Juga:  50 Bintara Pembina Desa Jalani Rapid Test, Ini Hasilnya

“Mari kita bertanya secara objektif. Apa sih masalah kita. Masalah kita yang utama adalah kewajiban bayar bunga utang Rp273 triliun per tahun. Selama ini pinjam dengan bunga 2 persen lebih tinggi dari yang seharusnya,” ucapnya.

Rizal Ramli menyarankan pemerintah agar fokus mengecilkan bunga utang negara. Agar tidak menjadi beban per tahunnya. “Jadi pokok masalah kita di situ. Mengapa ga fokus ke masalah itu. Caranya, lakukan terobosan agar kewajiban bunga itu bisa dipotong menjadi setengahnya,” pungkasnya. (Red)