JABARNEWS | BANDUNG – DPRD Provinsi Jawa Barat kini tengah berusaha dan membuktikan keseriusan untuk meminimalisir korban anak akibat perceraian orang tua, dan itu dilindungi oleh pemerintah.
Hal tersebut dikatakan Anggota Komisi V DPRD Jabar Siti Muntamah saat melakukan studi komparatif ke Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bandung pada Senin (14/6/2021).
“Kami dari komisi V mendorong DP3AKB Provinsi Jawa Barat dari segi anggaran agar memberikan hibah khusus untuk DP2KBP3A, artinya tingkat kabupaten dan kota ini perlu kita pikirkan mengingat kasus-kasus anak di Jawa Barat itu tinggi dan bermacam-macam,” kata Siti.
Dia menjelaskan, anak-anak menjadi prioritas utama untuk dilindungi oleh pemerintah dari banyaknya kasus perceraian.
“Dari berbagai macam kasus perceraian yang menjadi perhatian khusus atau yang pertama kita selamatkan itu kan anak nya, pada posisi ini anak itu adalah korban,” jelasnya.
Siti berharap kepada Pemerintah Provinsi Jabar agar memperhatikan dari segi anggaran, dalam hal ini DP2KBP3A agar kedepannya dibuatkan payung hukum khususnya untuk perempuan dan perlindungan anak.
“DP2KBP3A diharapkan sebagai payung hukum bukan hanya untuk melakukan implementasi dari perlindungan anak juga meliputi payung hukum diberikannya anggaran yang cukup,” tuturnya.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPRD Jabar Abdul Muiz mengatakan, jika perempuan punya peran strategis dalam membangun negara dan pemerintah Provinsi Jabar harus memperhatikannya melalui DP2KBP3A tersebut.
“Pentingnya peran perempuan di segala bidang semakin dirasakan sekarang ini. Perempuan sekarang ini tidak hanya berkutat di dalam rumah untuk mengurus segala keperluan, tapi juga berperan penting di bidang yang lain baik itu bidang ekonomi dan politik,” tutupnya. (Red)
