Jaksa Agung: Jadi Jaksa Tidak Lagi Ikut Main-Main Proyek

JABARNEWS | JAKARTA – Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, pihaknya akan menindak tegas setiap orang yang ada di Kejaksaan jika berani bermain proyek. Dia juga meminta seluruh jajaran di Kejaksaan untuk hati-hati.

Hal tersebut sebagai upaya penegakkan hukum setelah dicopotnya 3 kepala kejaksaan tinggi (Kajati) dan 8 kepala kejaksaan negeri (Kajari) yang diduga main proyek.

“Tapi ini adalah bukti bahwa kami serius, jadi jaksa tidak lagi main-main ikut proyek, dan itu yang selalu ada setiap daerah, mohon maaf. Dan selalu saya katakan dengan teman-teman saya tidak akan pernah untuk berpikir untuk tidak menindaknya,” kata Burhanuddin dalam rapat kerja bersama Jaksa Agung, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/6/2021).

Baca Juga:  Larang Mudik, Polresta Deli Serdang Perketat Penyekatan di Pos Perbatasan

“Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Benny soal jaksanya yang kerja sama main proyek, sudah banyak kajati udah saya tindak. Beberapa 2, kemungkinan ada 1 lagi saya akan tindak lagi. Kemudian kajari sudah lebih dari 7, dan barusan kemarin saya tindak lagi 1 dan saya copot langsung,” lanjutnya.

Burhanuddin berharap dukungan kepada seluruh anggota komisi II untuk melaporkan jika ada penyelewengan.

“Izin saya juga mohon juga teman-teman dari bapak-bapak, berikan kami masukan-masukan jika ada jaksa yang masih melakukan itu. Karena jujur kami juga tidak bisa mengawasi secara penuh teman-teman saya di daerah,” tuturnya.

Baca Juga:  Nekat Naik Truk Muatan Sayur, Tujuh Pemudik Ini Ngaku Bayar Rp50 Ribu

Sebelumnya, adanya perilaku penyelewengan Kejari dan Kejati itu disampaikan oleh Anggota Komisi III Fraksi PD, Benny K Harman. Benny mengaku banyak mendapat keluhan kalau penegak hukum di ruang lingkup kejaksaan daerah banyak yang bermain proyek.

“Kami ketika mengunjungi daerah-daerah mendapatkan banyak keluhan mengenai perilaku teman-teman kita yang masih ikut dalam permainan proyek. Jadi, adalah jaksa, apalagi APBN ini, ya nitip proyek. Ada pengusahanya melalui jaksa titip proyek ini. Kalau enggak, ya ditersangkakan,” ucap Benny.

Baca Juga:  Ridwan Kamil Dorong Kader PKK Jadi Tim Pelacak Covid-19

Benny menyatakan, banyak yang mengadu adanya alokasi dana ke penegak hukum. Terutama dari proyek pembangunan infrastruktur daerah. Untuk itu lah dia meminta jaksa agung untuk menertibkan.

“Jadi mohon maaf saja. Di daerah-daerah ini banyak keluhan penegak hukum itu mendapat alokasi sekian persen dari nilai proyek. Supaya apa? Supaya aman. Kalau nggak aman, ya tahu lah konsekuensinya,” ujarnya.

“Saya mendapatkan banyak sekali keluhan semacam ini di daerah-daerah khususnya yang mendapatkan dana alokasi APBN yang begitu banyak untuk pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan, proyek-proyek air minum bersih. Kalau bisa ini ditertibkan,” tutupnya. (Red)