JABARNEWS | BANDUNG – Ratusan pegawai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) yang bertugas di Gedung Sate dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19.
Dengan demikian, Gedung Sate ditutup atau lockdown hingga 25 Juni 2021 guna mengantisipasi mobilitas dan penyebaran Covid-19.
Hingga Kamis (17/6/2021) sore, ada 149 orang yang terkonfirmasi positif Covid-19. Sebanyak 27 orang di antaranya dinyatakan sembuh, sementara 122 orang lainnya masih dalam tahap isolasi.
Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah (Setda) Pemprov Jabar Sumasna menuturkan, 122 orang tersebut diisolasi di rumah (109 orang) dan di BPSDM Cimahi (13 orang).
“Dalam bulan Juni ini itu ada sekitar 149 orang yang terkena Covid-19 terdiri dari PNS, non-PNS, dan keluarganya. Dari 149 itu ada, 27 yang sudah sembuh, 122 masih positif,” kata dia saat on air di Radio PRFM, Kamis (17/6/2021).
Atas kejadian ini, para pegawai di Gedung Sate diminta untuk menghindari kegiatan yang bersifat pengumpulan massa lebih dari lima orang. Selain itu, kegiatan atau pertemuan bisa dilakukan secara virtual namun kini dan semua diwajibkan WFH.
“Di sekretariat daerah itu dalam satu minggu bisa 1-2 kali tracing, jadi posisi hari ini proses dari hasil tracing, kami sedang menunggu, mudah-mudahan tidak ada penambahan baru dari hasil swab yang hari Selasa kemarin,” kata dia.
Berdasarkan hasil tracing, pihaknya menyebut ada indikasi virus tersebut dibawa dari kantor atau rumah para pegawai. “Ternyata melebar di rumah-rumah, artinya bisa jadi dibawa dari kantor ke rumah atau dari rumah ke kantor,” ujarnya.
“Jadi ada interaksi dari rumah-rumah itu ada titik-titik penyebaran, sementara ada biro-biro yang lebih tinggi penyebarannya sehingga pimpinan menginstruksikan untuk melakukan penutupan sementara dari Gedung Sate dan sarana sekretariat lain di Diponegoro 22,” jelasnya.
Ia menegaskan guna mengantisipasi sebaran Covid-19, pihaknya pun Jumat (18/6/2021) besok bakal menggelar swab PCR untuk keluarga pasien.
“Besok kami agendakan lagi untuk tracing lanjutan untuk keluarga kita yang belum di swab PCR. Mengikuti arahan Gubernur, semua kepala dinas, kepala badan, para asisten, staf ahli, dan kepala biro itu harus melakukan rutin swab PCR,” tutupnya. (Red)
