JABARNEWS | BANDUNG – Wakil Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat Sugianto Nangolah menyebutkan pendapatan daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor mengalami penurunan selama di masa pandemi.
Menurutnya, dari beberapa macam pajak seperti pajak air bawah tanah, cukai rokok dan pajak BPN. Namun yang paling terdampak di sektor PKB.
“Jadi kemarin waktu pertemuan, dari beberapa macam pajak, yang turun ini pajak kendaraan bermotor,” kata Sugianto kepada JabarNews, Kamis (17/6/2021).
Ia menjelaskan, turunnya pajak kendaraan bermotor disebabkan masyarakat banyak yang tidak bisa membayar cicilan motor. Terlebih di masa pandemi ini beberapa sektor pekerjaan pun terdampak.
“Banyak masyarakat yang sekarang kredit tidak bisa bayar. Jadi Boro-biro bayar pajaknya, kendaraan cicilnya pun belum bayar,” jelasnya.
Ia mengatakan, dampak menurunya pajak kendaraan bermotor, membuat KTMDU naik tinggi di jabar. Dengan angka 20 persen dari target.
Ia pun memprediksi pajak kendaraan bermotor akan turun lagi sebelum tuntas pandemi ini. “Akan banyak lagi yang terdampaknya akhirnya yang diprediksi akan turun perekonomian itu dengan pembangunan malah sebaliknya,” paparnya.
Saat disinggung pemerintah berencana memasukan pajak di setiap sektor. Ia menilai bahwa kebijakan tersebut tidak pas di masa pandemi ini. Terlebih dalam mengurus perpajakan tidak semudah itu.
“Masyarakat memungut pajak tidak mudah, kalau nanti dipungut pajak ini akan terjadi penggelapan-penggelapan pajak. Pajaknya tidak seberapa, yang memungutnya banyak. Penggelapan pajak nantinya,” katanya.
Kemampuan pemerintah memungut pajak sangat mengkhawatirkan, yang sudah ada pajak tidak bisa clear and clean masih terjadi pungutan dimana-mana, masih ada korupsi itu harus dibenahi
“Kalau ditambah pajaknya sembako-sembako akan membuat penggelapan pajak terjadi dimana-mana. Ini tidak tepat dan logis. Bukan rawan, itu yang akan terjadi. Bukannya mendapatkan pendapatan tapi mendapatkan masalah baru,” paparnya.
“Dampaknya besar, niat kita mencari pendapatan dari pajak, tapi yang terjadi penggelapan dimana-mana. Orang ambil barang tidak di setorin,” tambahnya.
Contoh pajak kendaraan di Pemprov Jabar, banyak KPMD yang tidak terbayarkan. Penunggakan-penunggakan apa yang bisa dilakukan pemerintah? Hanya diam saja.
Karena tidak ada biaya, artinya biaya operasional untuk memungut pajak pun berapa jangan sampai besar pasak daripada tiang.
“Biaya ingin memungut pajak ke masyarakat jauh lebih besar daripada pajak yang diterima, kalau tidak punya sistem yang terintegrasi,” pungkasnya. (Red)
