JABARNEWS | BANDUNG – Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Barat Ihsanudin meminta Gubernur Jabar Ridwan Kamil fokus bekerja dan jangan terlalu mengedepankan pencitraan demi ambisi politik.
Apalagi, Lanjut dia, saat pandemi yang makin meningkat di Jabar, Gubernur harus mengedepankan skala prioritas. Program yang tidak berhubungan langsung dengan penanggulangan Covid-19 jangan dijadikan prioritas.
“Apalagi APBD Jabar hanya sekedar dijadikan program sensasional sehingga akan dianggap fenomenal. Contohnya kebijakan yang memaksakan anggaran pembangunan Alun-alun di sejumlah kota/kabupaten di Jawa Barat, sementara anggaran hibah bantuan sosial yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat dicoret. Inikan sangat ironis,” kata Ihsanudin dalam keterangan yang diterima, Selasa (22/6/2021).
Dia menjelaskan, Jabar sebagai salah satu zona merah terparah di Indonesia tentu saja sangat memprihatinkan. Peningkatan kasus Covid-19 saat ini sudah mengkhawatirkan karena aktivitas warga yang tidak terkendali.
Sehingga dengan kaitan itu, Ihsanudin mengungkapkan, pencegahan Covid-19 seusai Idul Fitri gagal karena beberapa faktor. Hal itu, sambung dia, karena ketidakpatuhan masyarakat dan ketidakkonsistenan kebijakan pemerintah seperti larangan mudik, namun membuka tempat wisata serta varian baru Covid-19 dengan tingkat penyebaran yang cukup tinggi.
“Melalui Forkopimda maupun kerjasama dengan pemerintah kota dan kabupaten di Jabar untuk menyalakan rem darurat,” tuturnya.
Selain itu, Pemprov harus mendorong penguatan di rumah sakit dan pelayanan kesehatan lainnya baik sumber daya manusia, obat-obatan maupun sarana prasarana lainnya. Seperti tempat isolasi mandiri non-rumah sakit.
Apalagi, saat ini bed occupancy rate (BOR) di Jabar sedang tinggi. “Jangan sampai ada warga Jabar yang terpapar Covid-19 tidak terlayani dengan baik,” tuturnya.
Ditegaskannya, harus ada upaya antisipasi sosial akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. Bahwa kebijakan pemulihan ekonomi harus lebih terukur dan sesuai dengan persoalan yang dihadapi.
“Program pemulihan ekonomi yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat yang terdampak, seharusnya dikurangi bahkan dihapus. Harus diganti program yang langsung berdampak bagi masyarakat kecil,” tutupnya. (Red)
