JABARNEWS | BANDUNG -Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengusulkan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau lockdown di Provinsi Jawa Barat untuk mengatasi lonjakan kasus Covid-19.
Hal tersebut berdasarkan saran sejumlah pihak, termasuk para ahli kesehatan.
“Kepada Pak Gubernur, nanti saya akan usulkan dalam rapat hari Senin, berlakukan lockdown saja, ekstrem saja langsung, demi kebaikan semua. Ini kami usulkan setelah konsultasi dengan insan-insan kesehatan yang saya datangi,” kata Uu melalui ponsel, Kamis (24/6).
Uu mengatakan jika kondisi Jawa Barat terus-terusan seperti sekarang, tanpa adanya ketaatan masyarakat terhadap aturan, imbauan, dan instruksi pemerintah tentang protokol kesehatan, kemungkinan penyebaran Covid-19 ini tidak akan berakhir.
“Pandemi Covid-19 di Jawa Barat ini kalau memang seperti ini terus, tidak akan berakhir. Sekarang sudah satu tahun lebih. Nanti saya sampaikan kepada Bapak Gubernur untuk dilakukan lagi saja se-Jawa Barat, karena jelas lockdown ini efektif sebagaimana yang telah kita alami dulu,” katanya.
PSBB, katanya, terbukti berhasil menurunkan kasus Covid-19. Jika di Jabar kembali diberlakukan PSBB atau lockdown walau hanya dua minggu, katanya, akan berdampak pada penurunan angka kasus Covid-19.
“Karena masyarakat sekarang ngeyel, maka sudah saja dengan ketegasan, dengan sikap yang ekstrem tegas. Karena kalau biasa-biasa saja seperti sekarang ini, malah bertambah terus. Barusan beberapa rumah sakit yang kami cek penuh, dan juga masih banyak yang belum masuk karena bed-nya sudah penuh,” katanya.
Oleh karena itu, ujar Uu, sekalipun ada dampak ekonomi dari lockdown ini, akan menuntaskan masalah Covid-19.
Tidak usah lama-lama, katanya, cukup dua minggu, daripada tidak tegas seperti sekarang dan banyak yang tidak taat protokol kesehatan.
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, dinilai Uu kurang efektif saat kondisinya sudah parah seperti sekarang.
Hal ini disebabkan penularan tidak terjadi di satu kawasan saja, tapi terjadi di kawasan lainnya karena masih adanya interaksi masyarakat.
“Kalau misalkan yang PPKM satu RT, maka penduduk RT yang lainnya seakan bebas. Padahal penularan ini bukan tentang tempat, tapi tentang orang ketemu orang, interaksi. Kalau satu RT ditutup, cuma tempatnya saja yang ditutup. Orang-orang sekitarnya masih saja berinteraksi dan berkumpul,” katanya.
Presiden RI, katanya, memang sangat menekankan pemberlakuan PPKM Mikro karena memikirkan pertimbangan segala-galanya.
Tapi, kata Uu, ia sebagai insan, anak bangsa di Jawa Barat, yang telah menyaksikan sendiri kondisi di lapangan, hanya memohon dan mengusulkan untuk memberlakukan lockdown.
“Tidak usah lama lah, dua minggu juga cukup. Lockdown bukan berarti kita lelah, kita masih tetap berusaha bergerak. Cuma mungkin harus ada ketegasan. Sekarang kan peraturan demi peraturan, kemudian penyekatan demi penyekatan, PPKM Mikro, tetap saja masyarakat ngeyel,” katanya.
Uu pun merasa bingung dengan kebijakan yang diambil oleh setiap pemerintah daerah yang berbeda-beda.
Hal ini akhirnya membuat penyebaran Covid-19 terus berlanjut, karena memang penyebaran Covid-19 tidak memandang teritorial, tapi mengenai kontak antarmanusia. (Red)
