JMN Channel


Bansos PPKM Darurat, Kepala Daerah Diminta Segera Lakukan Sinkronisasi Anggaran

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, Mochamad Ardian. (Foto: Net).

JABARNEWS | BANDUNG - Para Kepala Daerah diminta segera melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan yang bersumber dari APBD.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, Mochamad Ardian mengatakan, setiap pihak termasuk masyarakat harus melaporkan kepada aparat penegak hukum setempat apabila menemukan penyalahgunaan seperti pemotongan besaran nilai bansos.

Baca Juga:

Penyaluran Bansos Covid Kota Bandung, Kini Gunakan Aplikasi SFT Bank Bjb

Lewat Aplikasi Ma Uneh, Pemkab Sumedang Integrasikan 260 Ribu Penerima Bansos



Menurutnya, kepala daerah dapat mempercepat penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD sesuai dengan yang tertuang dalam Inmendagri. Apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM Darurat Covid-19.

"Percepatan proses penyaluran bansos tersebut tercantum dalam Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali serta Instruksi Mendagri Nomor 17 Tahun 2021 tentang PPKM Mikro," kata Ardian dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bansos PPKM Darurat Jawa-Bali yang digelar secara virtual, Rabu (7/7/2021) lalu.

Selain itu, tata cara rasionalisasi atau realokasi kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bansos atau jaring pengamanan sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM Darurat Covid-19.
Halaman selanjutnya 1 2
Tags : Bansos PPKM Darurat Kepala Daerah Sinkronisasi Anggaran Kemendagri

berita terkait

Tujuh Fraksi DPRD Jabar Setujui Enam Ranperda Pemprov

JMN Channel

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

tag populer

unduh aplikasi