Fraksi PKB Kritisi Keras Pemkab Purwakarta Soal Pengelolaan Anggaran, Alasannya Ini

JABARNEWS | PURWAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Purwakarta, Ceceng Abdul Qodir mengkritik keras Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta yang dinilai abai dalam penyerapan anggaran dari Provinsi Jawa Barat.

Dalam hal ini, Ceceng Abdul Qodir dari Fraksi PKB DPRD Purwakarta, menyayangkan Pemkab Purwakarta yang seolah menolak menyerap anggaran Aspirasi DPRD Jawa Barat, yakni penyerapan anggaran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD sebagai aspirasi masyarakat yang diperjuangkan di pembahasan RAPBD.

Baca Juga:  Ribuan Santri Indonesia Ikuti Pospenas 2019 di Bandung

“Dari hasil sidak, DPRD Provinsi Jabar, terkait penyerapan Pokir pemerintah daerah ke Provinsi Jawa Barat, sangat disayangkan ini Purwakarta penyerapannya sangat minim,” ujar Ceceng Abdul Qodir, yang juga sebagai Sekretaris Fraksi PKB DPRD Purwakarta, Kamis (17/6/2021).

Ceceng Abdul Qodir menyoroti ditengah keterbatasan anggaran APBD Purwakarta dan sangat banyak infrastruktur yang harus diperbaiki, Ia menilai, Pemkab Purwakarta malah enggan untuk merealisasikan Pokir yang sudah diturunkan dari provinsi.

Baca Juga:  Perhatian! Jabar Diawasi KPK

“Ini penyerapannya sangat minim. bahkan sudah ada pokir yang bisa diturunkan, dan itu tidak bisa direalisasikan oleh pemerintah daerah. Saya tidak paham,” ujarnya.

Ketidak pahaman Ceceng ini pun, lantas ia menilai ada hal yang seolah tidak dipahami oleh Pemda Purwakarta terkait pengelolaan anggaran yang seharusnya direalisasikan.

“Ada apa ini, apakah ini memang pemda atau bupati tidak paham tentang pengelola anggaran, atau ini ada kepentingan politis?, ini pokir dari pemerintah provinsi tidak bisa terealisasi,” ujarnya.

Baca Juga:  Ternyata, Di Kota Ini Ada Tiga Kecamatan Miskin

Ketidakrealisasian ini pun, terjadi menurut Ceceng, tidak adanya minatnya usulan pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) ke provinsi Jawa Barat sebagai prosedurnya.

“Ini jangan sampai ada kesannya, mereka dengan semangatnya ingin membantu untuk pemerintah daerah, tapi, seolah-olah pemerintah daerah tak ingin dibantu melalui aspirasi pokir itu sendiri,” ujar Ceceng. (Red)