Covid-19 Merajalela, 90 Pengusaha Taiwan Sewa Pesawat Pulang dari Indonesia

JABARNEWS | BANDUNG – Sekitar 90 pengusaha dan ekspatriat Taiwan di Indonesia dilaporkan telah memesan pesawat carter atau sewaan untuk pulang.

Melansir CNN Indonesia, para pengusaha Taiwan itu menyewa pesawat untuk pulang karena situasi Covid-19 yang memburuk di Indonesia.

Kantor berita pemerintah Taiwan, Focus Taiwan, melaporkan pesawat sewaan itu dijadwalkan membawa 90 warga Taiwan tersebut pulang pada 28 Juli mendatang.

Baca Juga:  Pasar Kreatif Bandung 2021 Digelar di 9 Mal, Berikut Jadwalnya

Sebuah biro perjalanan disebut membantu pengaturan perjalanan tersebut dengan memesan penerbangan maskapai Batik Air.

Kepala Pusat Layanan warga Taiwan Kamar Dagang Indonesia-Taiwan (ITCC), Kuo Chang-hsin, mengatakan warganya yang telah memesan penerbangan pulang itu setidaknya telah mencapai 100 orang.

Media pemerintah itu juga menyinggung situs Covid-19 yang terus memburuk di Indonesia dengan 300 ribu kasus corona baru selama delapan hari terakhir.

Baca Juga:  Menengok Pengrajin Gula Aren Di Desa Sukapada Tasikmalaya

Focus Taiwan juga menyinggung minimnya fasilitas medis Indonesia.

Kuo menuturkan setelah mempertimbangkan situasi di Indonesia, kamar dagang Taiwan di Jakarta, Jawa Tengah, Bali, dan Surabaya akhirnya menyarankan anggota senior mereka kembali ke Taiwan.

Selain itu, Kuo mengatakan Ketua ITCC, Wang An-tso, tengah membantu koordinasi dengan agen perjalanan untuk mengatur penerbangan carter tersebut.

Sejak 6-12 Juli, sebanyak 72 warga Taiwan di Indonesia dikabarkan terinfeksi Covid-19. Sebanyak 10 orang di antara mereka telah pulih, sementara empat orang lainnya meninggal dunia.

Baca Juga:  Danramil 1901 Wanayasa: Babinsa Ujung Tombak Teritorial TNI AD

Menurut seorang pengusaha Taiwan di Indonesia, jumlah warga Taiwan yang meninggal akibat Covid-19 di Indonesia mencapai delapan orang.

Kepala Kantor Perwakilan Taiwan di Jakarta, Chen Chung, mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan mengevakuasi warganya dari Indonesia jika negara lain menilai langkah itu perlu. (Red)