Live Stream Bandung 132 TV


Penerapan UU Cipta Kerja Ganggu Peraturan Daerah di Provinsi Jawa Barat

Daddy Rohanady bersama Kepala Biro Hukum Pemprov Jabar. (Foto: Istimewa).

JABARNEWS | BANDUNG - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady menilai, banyak konsekuensi logis atas pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja.

Undang-undang yang lebih dikenal sebagai Omnibus Law dan kerap disingkat menjadi UUCK tersebut di Provinsi Jabar sangat luas pengaruhnya.

Baca Juga:

Ridwan Kamil Sebut BOR di Jabar Sudah Lewati Batas Darurat dari WHO

DPRD Jabar Dorong Pemprov Gencarkan Vaksinasi Secara Massal



Menjelang pemberlakuan UUCK Pemprov Jabar telah merancang Perda Omnibus Investasi dan Kemudahan Berusaha. Di tingkat Provinsi Jabar, penerapan UUCK setidaknya berkonsekuensi logis pada 49 peraturan daerah.

"Sebanyak 29 perda harus diubah, 4 perda harus dicabut, 2 perda harus diintegrasikan, dan harus dibuat 14 perda baru. Itu berdasarkan kajian kawan-kawan di Biro Hukum Pemprop Jabar," kata Daddy kepada JabarNews.com, Rabu (21/7/2021).

Dia menjelaskan, Pemberlakuan UUCK memang berdampak sangat luas. Bahkan, di tingkat kabupaten/kota pengaruhnya lebih luas lagi.
Halaman selanjutnya 1 2 3 4
Tags : DPRD Jabar UU Cipta Kerja UUCK Peraturan Daerah Pemprov Jabar

berita terkait

JMN Channel

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

tag populer

unduh aplikasi