JABARNEWS | BANDUNG – Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bandung Inci Dermaga Mustawan mengatakan di masa pandemi Covid-19 ini bukan hanya berdampak terhadap sektor kesehatan dan perekonomian masyarakat. Lebih jauh lagi hal tersebut bisa memicu potensi konflik di tengah masyarakat.
Seperti halnya aksi unjuk rasa penolakan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada Rabu (21/7/2021) merupakan wujud nyata pandemi Covid-19 telah memberikan dampak lebih jauh menghadiran potensi konflik di tengah masyarakat.
“Kemarin kita sudah penggalangan dan pengawalan, tapi ternyata kemarin mereka (oknum) masuk ke driver online. Tapi para driver online ini sudah menolak karena sudah tahu dan paham sebelumnya,” kata Inci, Kamis (22/7/2021).
Poin utamanya, sambung Inci, proses unjuk rasa bisa tetap dilakukan selama dapat dijalankan dengan baik. Perlu soliditas dan pemahaman massa untuk menghindari adanya oknum yang dapat memancing suasana semakin memanas dan berlanjut pada konflik.
Inci tidak bisa memungkiri Badan Kesbangpol Kota Bandung cukup terkendala dengan minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada saat ini. Sehingga pihkanya terus menggandeng berbagai elemen.
“Kami berdasarkan surat keputusan wali kota mempunyai tim terpadu penanganan konflik sosial dan ada juga tim kewaspadaan dini daerah. Anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah Kota Bandung termasuk intansi intelejen lainnya di TNI, Polri, Kejaksaan dan instansi lainnya,” ujarnya.
Selain menggandeng instansi terkait, lanjut Inci, ajakan juga terus dilakukan untuk menghimpun lebih banyak elemen masyarakat. Inci menegaskan, masyarakat menjadi kekuatan utama untuk mengantisipasi segala potensi konflik, tanpa terkecuali di tengah pandemi Covid-19 ini.
“Kita juga manfaatkan secara maksimal forum interaksi strategis yang menjadi binaan Kesbangpol. Ada forum kewaspadaan dini masyarakat sampai tingkat kecamatan, forum kerukunan umat bergama dan forum pembauran kebangsan,” ungkapnya.
Tak ketinggalan, Inci menyatakan peran aparat kewilayahan hingga ke level RT dan RW juga memiliki peran penting dalam mengantisipasi konflik. Sebisa mungkin, aparat kewilayahan mengantisipasi setiap persoalan yang muncul.
“Ketika permasalahan bisa diselesaikan di tingat bawah potensi konflik tidak akan mendesak sampai ke tingkat kota. Sehingga permasalahan bisa selesai dengan cepat,” tandasnya. (Red)
