Pasokan Vaksin Minim, Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Tasikmalaya Baru 70 Ribu Orang

JABARNEWS | TASIKMALAYA – Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk (DKPP) Kabupaten Tasikmalaya melaporkan data dari Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 bahwa proses vaksinasi masih jauh dari target, yakni baru menerima pasokan vaksin sebanyak 157 ribu dosis, dari target sebanyak 2,9 juta dosis.

Kepala DKPP Kabupaten Tasikmalaya Heru Suharto mengatakan, vaksinasi kepada warga masih sangat minim. Paling baru sekitar 70 ribu orang, sebagian besar tenaga kesehatan, ASN, dan TNI-Polri.

Baca Juga:  Pemkot Bekasi Gusur Bangunan Liar di Perumahan Bumi Rawa Tembaga

Sebagai catatan, jumlah penduduk Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 1,8 juta jiwa. Sementara target vaksinasi mencapai lebih dari 1,4 juta jiwa.

“Untuk itu kita butuhnya sekitar 2.963.204 dosis. Tapi vaksinnya minim, sehingga kita ini capaian vaksinasi terendah di Jabar; baru 5,3 persen. Gimana lagi, kita sudah usaha, tapi pasokan vaksin dari Pemerintah Pusat dan Provinsi minim,” kata Heru, Kamis (29/7/2021).

Selain vaksin, Kabupaten Tasikmalaya juga mengalami kekurangan pasokan alat rapid swab antigen. Sehingga berdampak pada kelancaran proses tracing dan testing warga.

Baca Juga:  KPK Panggil Direktur Cirebon Power Terkait Kasus GM Hyundai Engineering and Construction

Meski demikian, Heru mengklaim bahwa kasus positif Covid-19 masih terkendali. “Memang angka positif kita rendah. Alhamdulillah, yah. Tapi di sisi lain kita akui penelusuran kontak erat terhambat ketersediaan rapid atau swab antigen. Lagi-lagi terbatas dari pusat,” ucapnya.

Terkait kenyataan tersebut, Wakil Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin meminta pemerintah pusat dan provinsi supaya menyalurkan vaksin secara merata ke setiap kabupaten/kota.

Baca Juga:  BMKG Laporkan Gempa Guncang Aceh Dan Padang

“Jangankan vaksinasi tahap ketiga untuk Nakes. Vaksinasi kita saja terendah di Jabar, karena vaksinnya kurang. Bukan karena dr. Heru dan jajaran, juga bukan karena kami tidak bekerja,” ucap Cecep.

“Mungkin pemerintah pusat dan provinsi memprioritaskan daerah dengan PPKM level 4. Padahal, resiko mah sama aja sama kita level tiga menuju dua juga,” tandasnya. (Red)