Diskominfo Jabar Bakal Bangun Tower di 33 Kawasan Blank Spot, Ini Rencananya

JABARNEWS | BANDUNG – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat berencana membangun tower di 141 titik kawasan blank spot.

Kepala Diskominfo Jabar Setiaji mengatakan, ada 33 kawasan yang akan dibangun tower tersebut. Tower tersebut diharapkan bisa menjangkau 141 titik yang tersebar di 15 kota/kabupaten.

“Itu kurang lebih di 33 kawasan. Jadi, ada yang berdekatan. Dari satu kawasan itu ada yang menjangkau kurang lebih tiga desa, lima desa, dan ada juga yang menjangkau tujuh desa. Jadi, satu kawasan tersebut kita cover internet. Sehingga, masyarakat dari rumah pun bisa mengakses internet tersebut, nggak perlu lagi datang ke titik hotspot,” kata Setiaji saat dihubungi, Sabtu (31/7/2021).

Baca Juga:  Bank Bjb Kembali Raih Indonesia Best Bank 2021 Versi Warta Ekonomi

“Kalau kerja sama dengan kemenkominfo kita hanya bikin titik-titik hotspot, wifi hotspot. Kalau sekarang ini, kita bangun tower. Kita perluas. Kerjasama juga dengan desa-desa. Jadi istilahnya, kombinasi lah,” tambahnya.

Tak hanya itu, dia mengungkapkan bahwa pembangunan tower tersebut juga bekerjasama dengan Bumdes. Hal itu dilakukan supaya dalam pengelolaannya memberdayakan masyarakat.

Baca Juga:  Gabungan Komunitas Di Majalengka Bareng-bareng Bantu Korban Tsunami Banten

“Ya, kita kerja sama dengan Bumdes, sehingga nanti mereka bisa mengelola jaringan ini secara mandiri. Ini dilakukan dalam upaya melakukan pemberdayaan masyarakat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Setiaji menjelaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar yang menyediakan internetnya, dan kemudian diberikan ke desa-desa, supaya membentuk Bumdes.

“Kita yang memberikan akses internet, kita juga mengajarkan pemuda-pemuda disana, bagaimana mengelola jaringan, mengelola internet. Agar mereka nantinya bisa memperluas akses tadi ke rumah-rumah atau ke pihak pihak yang ingin mendapatkan akses internet tadi,” jelasnya.

Baca Juga:  Presiden dan Sekjen PKS Datangi Pimpinan PKB, Ada Apa?

Setiaji berharap, pertama masyarakat desa bisa memaksimalkan akses internet ini, untuk kepentingan positif, atau untuk kepentingan meningkatkan ekonomi masyarakat desa, jangan digunakan untuk mengakses konten konten negatif atau berita berita hoax.

“Kedua, masyarakat bisa memelihara infrastruktur yang ada, untuk kemudian mengelola secara bersama-sama, sehingga diharapkan bisa menjadi milik bersama, bukan milik swasta maupun milik pemerintah, tetapi milik bersama,” pungkasnya. (Red)