JABARNEWS | BANDUNG – DPRD Provinsi Jawa Barat melalui Komisi V menggelar rapat kerja pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) bersama dengan mitra kerja.
Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Harris Bobihoe memberikan catatan khusus untuk para mitra kerjanya yang dimana untuk Dinas Kesehatan (Dinkes) Jabar agar mengedepankan pengajuan anggaran untuk mendahulukan untuk penanggulangan Covid-19.
“Untuk dinas kesehatan kita inginkan di antara lain penganggaran untuk penanggulangan covid ini harus ditingkatkan terutama vaksinasi harus segera mencapai target di Jawa Barat,” kata Harris dalam keterangan yang diterima, Jumat (20/8/2021).
Dia menekankan bahwa penanggulangan Covid 19 ini dengan tujuan tidak lain dan tidak bukan untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi.
“Bagaimana kita membangun ekonomi yang bagus adalah menjalani dengan kehidupan normal maka dari itu akan kita coba kejar terus target vaksinasi di Jawa Barat agar kedapan APBD kita baik dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita meningkat,” ucapnya.
Harris juga menyoroti masih banyaknya pengangguran di Jabar hal itu diakibatkan oleh dampak dari pandemi Covid-19 yang masih melanda.
Dirinya juga mendorong agar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) untuk melakukan inovasi dan kolaborasi dengan perusahaan agar memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang terdampak supaya dapat menurunkan tingkat pengangguran di Jabar.
“Dari Disnakertrans kami menyoroti masih banyaknya pengangguran di Jawa Barat, memang dampak covid terhadap meningkatnya pengangguran di Jawa Barat ini sangat signifikan, tapi kami berharap kepada Disnakertrans agar memiliki inovasi untuk bekerja sama dengan beberapa perusahaan untuk melakukan beberapa pelatihan, jangan sampai para pekerja itu nantinya berasal dari daerah lain, optimalkan dulu sdm di Jawa Barat,” tuturnya.
Terkahir, Harris juga menyoroti kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat agar berkolaborasi dengan beberapa dinas untuk berupaya dalam melakukan pencegahan bencana, mengingat Jawa Barat adalah provinsi yang letak geografis nya rawan bencana.
“Untuk BPDB, mengingat jawa barat adalah provinsi yang rawan akan bencana kita menekankan agar BPBD agar berkolaborasi dengan beberapa dinas untuk berupaya dalam melakukan pencegahan, jangan sampai bencana sudah terjadi baru bergerak, makanya kami minta dalam penganggaran itu jangan hanya mengandalkan Belanja Tak Terduga (BTT) tapi harus memperlihatkan pada masyarakat secara real,” pungkasnya. (Red)
