Tindaklanjuti Dua Perubahan BUMD, Bapemperda DPRD Jabar Datangi Tirta Gemah Ripah

JABARNEWS | CIREBON – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan lapangan untuk menindaklanjuti usulan perubahan rancangan peraturan daerah dua BUMD dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.

Kunjungan itu salah satunya untuk melihat proyek pembangunan sistem pengelolaan air minum yang merupakan program penyediaan air bersih bagi rumah tangga maupun bisnis dan industri dari PT. Tirta Gemah Ripah.

Anggota Bapemperda DPRD Jabar Yunandar Eka Perwira mengatakan, kunjungan kali ini menyasar dua lokasi yaitu ke proyek pembangunan sistem pengelolaan air minum dari PT. Tirta Gemah Ripah yang merupakan BUMD Jawa Barat serta ke Pembangunan Spam Jatigede untuk melayani rumah tangga di lima Kabupaten/ Kota.

Baca Juga:  Bayi Harimau Asal India Itu, Oded Namai 'Donggalah'

“Proyek ini merupakan program penyediaan air bersih bagi rumah tangga maupun keperluan lainnya baik itu bisnis dan industri serta Spam Jatigede yang mana melayani Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka dan Kota Cirebon yang selama ini tidak pernah mendapatkan pasokan yang bisa menambahkan konsumennya,” kata Yunandar di Kota Cirebon, Kamis, (26/8/2021).

Baca Juga:  Tega! Karena Hal Ini, Dua Anak Gugat Ibu Kandung di Bandung

Dia menyebut, terkait dengan perda perubahan untuk PT. Tirta Gemah Ripah ini akan menjadi perubahan kedua (sebelumnya 2016).

Selanjutnya perubahan akan mengenai badan hukum yaitu akan dijadikan perseroan daerah dan untuk setoran permodalannya posisi Pemprov Jabar yang sebelumnya 70 persen akan diturunkan menjadi 51 persen. Sehingga bisa membuka peluang investor luar untuk masuk.

Baca Juga:  Tiga Cara Memilih Tote Bag Kuliah Sesuai Kebutuhan, Simak Tipsnya!

“PT. TGR ini murni perseroan terbatas menjadi perseroan daerah sesuai UU 23 tahun 2014 karena dia kan BUMD dan kemudian dari sisi setoran permodalannya posisi pemprov jabar dari sebelumnya 70 persen akan coba diturunkan menjadi 51% sehingga membuka peluang investor masuk dari luar yang harus didukung kesiapan APBD ketika ada ekspansi ya,” tutupnya. (Red)