JABARNEWS | BANDUNG – Tata kelola aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat yang melalui PT atau BUMD dan sudah terbengkalai harus segera diselesaikan dan jangan dibiarkan mengambang statusnya, seperti keadaan sekarang di beberapa aset yang dimiliki Pemprov Jabar.
Anggota Komisi III DPRD Jabar Deden Galih mengatakan, di dalam bisnis, hal tersebut harus segera tuntas dan ini yang harus dirancang perencanaannya agar semua aset yang dimiliki Pemprov Jabar bisa menjadi lebih baik lagi.
“Aset PT. Agronesia ini harus segera diamankan, diselesaikan dan dituntaskan, selain itu juga kewajiban-kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak yang lain yang memiliki keterkaitan dengan aspek hukum jangan dibiarkan karena akhirnya akan memberi masalah dan beban buat pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat,” kata Deden dalam keterangan yang diterima, Jumat (9/9/2021).
Dia menyebut, kondisi sekarang terlihat jika PT, Agronesia ini tidak memiliki kejelasan mengenai aset yang dimiliki, peran pemerintah juga perlu untuk meluruskan masalah tersebut.
“Semua ini harus segera dituntaskan jangan dibiarkan seperti sekarang ini, keadaan sekarang aset ini seolah-olah dibiarkan dan tidak memiliki kejelasan,” tuturnya.
“Kalau misalnya aset-aset keadaanya seperti ini yang tidak memiliki kejelasan seperti ini,semua aset ini bisa hilang dan pertanggungjawaban secara hukumnya seperti apa, ini yang harus kita pikirkan kedepannya seperti apa,” tandasnya. (Red)
