Terapkan Budaya Maskulin Pada Anak, Identik Mendidik Dengan Kekerasan

JABARNEWS | BANDUNG – Pola asuh yang salah, serta mengakarnya budaya maskulinitas yang mencap anak-anak tidak boleh menangis, harus kuat dan menyelesaikan masalah sendiri, itu identik dengan pendidikan anak menggunakan kekerasan. Hal ini berdampak, masih tingginya kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap anak-anak di Indonesia.
Hal ini diutarakan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Pribudiarta Nur Sitepu dalam Pembukaan acara FGD di Kota Bandung, Selasa (16/01/18).
Disebutkan, Data Badan Pusat Statistik (BPS) di Tahun 2013 sebanyak 8% anak laki-laki dan 4% anak perempuan di Indonesia telah menjadi korban kekerasan dan eksploitasi. Guna menekan angka tersebut, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Barat, Kementerian PPPA bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Pencegahan Kekerasan dan Eksploitasi terhadap Anak
"Upaya pencegahan merupakan langkah efektif dan efisien dalam menekan dan meminimalisir tingginya kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap anak, dengan fokus utama pada pengasuhan dan perlindungan khusus anak, sebagai unsur paling penting dari lima hak dasar anak," ucap Pribudiarta.
Dia menjelaskan, tingginya jumlah angka kekerasan pada anak laki-laki dibanding anak perempuan disebabkan karena adanya pola pengasuhan anak yang salah sejak di rumah. Ditambah, mengakarnya perilaku budaya maskulinitas yang mencap bahwa anak laki-laki tidak boleh menangis (cengeng). Anak laki-laki, harus kuat, dan harus dapat menyelesaikan masalah sendiri. Padahal pola asuh seperti itu, identik pendidikan dengan menggunakan kekerasan.
Kementerian PPPA telah menyusun Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2016-2020, yang meliputi solusi dalam hal legislasi dan kebijakan, norma sosial, pengasuhan, serta memberi pendidikan dasar pada anak agar memiliki keterampilan hidup serta meningkatkan ketahanan dirinya.
Maka dari itu, pihak Kementerian PPPA mengajak seluruh lapisan masyarakat baik pemerintah daerah, lembaga masyarakat, komunitas peduli perempuan dan anak serta media massa untuk mengatasi hal tersebut.
"Saya menghimbau kepada seluruh pemerintah baik pusat maupun daerah serta seluruh lapisan masyarakat untuk secara sinergi bersama melakukan upaya konkrit dan berkelanjutan sesuai dengan peran masing-masing dalam menurunkan angka kekerasan secara Nasional, khususnya di Jawa Barat," imbaunya.
Laporan: Teddy Permana
Tags :
teu baleg

berita terkait