JABARNEWS | INDRAMAYU – Bongkin (75), buruh tani asal Desa Baleraja, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu berkesempatan bertemu calon Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Ia didapuk oleh Dedi untuk naik ke atas panggung pagelaran wayang golek di desa tersebut. Dimana Dedi hadir atas undangan tokoh masyarakat bersama pelawak Ohang dalam kegiatan syukuran Kuwu desa tersebut, Anton Wijaya, Selasa (16/01/2018) malam.
Di atas panggung, Bongkin mencurahkan keluh kesah kesehariannya sebagai buruh tani. Dirinya nyaris tidak bisa menikmati hasil panen tanaman padi yang dia tanam. Sehari-hari, kakek berusia 75 Tahun itu hanya mengkonsumsi beras sejahtera dari Bulog.
“Kerja buruh tani Pak. Tapi makan susah, sekarang saja masih menunggu beras raskin,” katanya menjawab pertanyaan Dedi tentang pekerjaannya.
Dedi seketika mengerutkan dahi mendengar jawaban Bongkin. Ia mengaku heran dengan keadaan tersebut. Pasalnya, wilayah Indramayu dan sekitarnya dikenal sebagai salah satu basis lumbung beras nasional. Tetapi, anomali ketersediaan beras bagi masyarakat miskin justru terjadi.
“Ada pola yang harus diubah. Selama ini petani dari mulai menanam sampai panen dibayar dengan uang. Uang itu dibelikan beras. Kalau bisa memproduksi beras, kenapa harus membeli beras?. Petani seharusnya memiliki cadangan beras yang cukup,” jelas Dedi.
Skema distribusi beras menurut Dedi juga memiliki urgensi yang kuat untuk diubah. Kata dia, beras dari suatu daerah tidak boleh diangkut ke pasar induk di Jakarta sebelum kebutuhan beras daerah tersebut terpenuhi.
“Selama ini kan hasil pertanian diangkut ke pasar induk, kita abai terhadap kebutuhan beras di daerah penghasil beras dan sekitarnya. Skema ini harus diubah,” tegasnya.
Sebagai daerah yang memiliki predikat sebagai lumbung padi nasional menurut Dedi, Jawa Barat harus segera melakukan penguatan infrastruktur pertanian. Diantaranya, penyediaan ‘Leuit’ (lumbung beras) di berbagai daerah di provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia tersebut.
“Ke depan, harus ada lumbung di daerah penghasil beras. Pemerintah provinsi dan kabupaten harus bersinergi untuk melaksanakannya secara bersama-sama,” katanya.
Selain itu, Dedi menilai, sistem irigasi yang baik dan asuransi pertanian menjadi bagian penting penyelesaian masalah pertanian di Jawa Barat. Pemerintah, kata dia, harus terlibat mulai dari proses awal penanaman padi sampai seandainya terjadi gagal panen.
“Irigasi harus cukup. Asuransi pertanian harus bisa melindungi petani. Jika gagal panen, biaya produksi padi diganti oleh pemerintah,” pungkasnya. (Red)
