JABARNEWS I CIANJUR – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur H.Sapturo menyebutkan penanggulangan kemiskinan dikabupaten Cianjur belum efektif pasalnya pemerintah kabupaten Cianjur masih belum memiliki data yang valid sehingga program yang dicanangkan kerap kali tidak tepat sasaran.
“Salah satunya program insentif rakyat miskin yang merupakan salah satu upaya dari pemerintah daerah untuk mengurangi masyarakat –masyarakat yang terbebani oleh ekonomi bahkan pemerintah sudah bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) hanya pengambilan kebijakan yang disesalkan adalah belum punya data yang valid berapa yang orang yang miskin,” ungkap H.Sapturo kepada jabarnews.com saat ditemui di kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Cianjur Rabu (31/01/2018).
Menurutnya, tidak hanya itu bahkan program pemerintah pusat yang menyasar pada masyarakat miskin belum bisa tepat sasaran salah satunya program Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang merupakan upaya penanggulangan kemiskinan bayangkan kartu indonesia sehat di kabupaten cianjur bisa mencapai satu juta empat puluh satu.
“Sedangkan angka satu juta empat puluh satu itu jika di persentasikan merupakan 40 persen dari jumlah penduduk Cianjur. nah pertanyaannya apakah betul 40 persen warga cianjur miskin artinya kartu tersebut belum juga tepat sasaran dengan berbagai macam permasalahan yang variatif,” pungkasnya.
Oleh karena itu dirinya mendesak kepada pemerintah daerah agar melakukan pendataan nama – nama masyarakat miskin agar penyaluran program bisa tepat sasaran menimbang di cianjur ini ada dua jenis warga miskin ada miskin yang permanen dan ada pula miskin yang berdaya.
Salah satu contoh miskin permanen lansia yang sudah tidak bisa diberdayakan karena tidak bisa kerja lantaran tidak memungkinkan untuk dipekerjakan hanya solusinya harus diberi saja
“Ada pula miskin tapi berdaya yang bisa diberikan modal ataupun diberikan lapangan pekerjaan kami dewan mendesak pemerintah daerah agar melakukan akurasi data sehingga jelas. Nanti mana yang bisa ditanggulangi oleh dinas sosial mana yang bisa ditanggulangi oleh bupati mana yang bisa ditanggulangi oleh dana desa,” paparnya.
Sementara itu Sekretaris Baznas Kabupaten Cianjur Ahmad Fatoni Rozy mengatakan efektifitas alokasi anggaran badan amil zakat nasional dalam menanggnagi kemiskinan di cianjur hanya 5 persen jika di persentasikan terutama alokasi sektor produktif seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin tentu program pemberdayaan menjadi hal utama namun yang lebih penting adalah membangun mentalitas masyarakat dalam melakikan kegiatan usaha karena kami sudah berupaya melakukan pemberian modal usaha dari mulai modal awal lima ratus ribu hingga 7 juta rupiah dengan pemberian bertahap,” paparnya.
Menurutnya, didalam islam adanya infaq, zakat dan sodaqoh berfungsi untuk menuntaskan kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan ummat hanya jika masyarakat miskin tidak memiliki mental untuk berubah diberikan modal sebesar apapun akan ludes.
Laporan Basit
