JABAR NEWS | BANDUNG – Perhelatan politik pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018 akan segera dimulai. Setelah dua periode dipimpin oleh Ahmad Heryawan, Jawa Barat sebagai penyangga Ibu Kota masih membutuhkan kepemimpinan politik yang lebih memahami karakter warganya.
Selain pekerjaan rumah yang ditinggalkan oleh Aher baik fisik maupun non fisik, Jawa Barat juga membutuhkan visi politik dalam rangka penguatan keindonesiaan.
Hal ini sudah selayaknya dilakukan karena Jawa Barat merupakan salah satu barometer iklim politik nasional. Sejauh ini, Jawa Barat dikenal sebagai provinsi yang tidak ramah terhadap perbedaan dan toleransi.
Hal ini juga ditambah dengan kepemimpinan yang tidak cukup memahami watak dan karakter dari warga Jawa Barat dengan berbagai dinamikanya.
Jika merujuk pada laporan Komnas HAM dan Setara Institute pada awal 2017, Jawa Barat dalam kurun waktu satu dekade terakhir tidak mampu keluar dari julukan sebagai provinsi intoleran.
Kondisi ini tentu saja tidak baik, sebab hakikat kepemimpinan adalah bagaimana mengayomi dan melindungi warganya tanpa memandang latar belakang keyakinan dan kesukuan. Selain itu, program pembangunan secara hakiki juga belum mampu memberikan pembeda dan menjadi rujukan bagi daerah lain.
Bahkan, sejumlah program juga tidak ter-delivery dengan baik. Implikasinya adalah angka kemiskinan, pengangguran dan akses terhadap pendidikan tidak jauh berbeda dibandingkan 10 Tahun yang lalu.
Oleh sebab itu, Jawa Barat membutuhkan figur yang mampu mengintegrasikan kepentingan warganya dengan program yang berbasis pada kultur dan dinamika lokal. Kepentingan untuk membawa Jawa Barat agar lebih ramah dengan segala kelebihan dan kekurangannya menjadi pekerjaan rumah yang serius untuk kepemimpinan di Jawa Barat lima tahun ke depan.
Merujuk pada hakikat persoalan itu, hemat saya, Jawa Barat menbutuhkan kepemimpinan yang lengkap, memahami kultur dan keinginan warganya, sokongan politik yang besar, berpengalaman, memiliki basis dukungan akar rumput serta mampu memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat.
Dari sejumlah nama yang beredar, saya melihat potensi dan persyaratan tersebut diatas, ada pada figur Dedi Mulyadi. Selain berpengalaman sebagai Bupati Purwakarta dalam dua periode terakhir plus Ketua DPD Golkar Jawa Barat serta memiliki basis kepemimpinan berakar pada kultur kesundaan.
Partai Golkar sangat perlu mempertimbangkan Dedi Mulyadi sebagai salah satu kandidat Gubernur pada Pilgub Jawa Barat 2018 mendatang. Sebab sebagai figur, Dedi juga termasuk ke dalam produk perkaderan Partai Golkar yang berhasil.
Kerugian yang besar dapat dialami oleh Partai Golkar apabila tidak memajukan Dedi Mulyadi sebagai salah satu kandidat, kerugian lebih besar lagi juga dapat dialami oleh warga Jawa Barat, apabila tidak diberikan kesempatan pilihan mempertimbangkan nama Dedi Mulyadi dari sejumlah kandidat yang ada. (Red)
Penulis: Prof Muradi Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan, Universitas Padjadjaran, Bandung.
Jabar News | Berita Jawa Barat
