JABARNEWS | PURWAKARTA – Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kebijakan dan Pembangunan (eLKaP) Purwakarta, Anas Ali Hamzah, mengaku, sudah beberapa kali meminta akses informasi soal dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) namun selalu nihil. Yang ada jawaban Badan Keuangan dan Aset Negara (BKAD) untuk informasi tersebut harus ada rekomendasi Plt Bupati.
Karena itu, Anas, meminta, agar pemerintah Kabupaten Purwakarta terbuka memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Sebagai bentuk pemkab mendukung pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik dan menghindari rentannya penyalahgunaan wewenang.
“Kami, beberapa kali coba mengakses informasi soal dokumen APBD, tapi sangat sulit didapat bahkan jawaban dari BKAD, harus ada rekomendasi dari Plt Bupati,” jelas Anas usai kegiatan diskusi rutin eLKaP, Jum’at (9/3/2018).
Menurutnya, dokumen APBD tersebut diminta dengan tujuan untuk bahan diskusi rutin dari program yang sudah direncanakan eLKaP, dan juga sebagai syarat untuk mengikuti sekolah anggaran yang digelar oleh Centre for Budget Analysis (CBA) di Jakarta.
“Prosedurnya sudah kami tempuh, tapi entah kenapa mereka tidak mau memberikan dokumen tersebut. Aneh,” keluhnya heran.
Lanjutnya, eLKap berencana akan melayangkan surat keberatan dan akan menyengketakan permasalahan tersebut pada Komisi Informasi Publik (KIP) Jawa Barat agar mereka ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kami sudah bertemu dengan KIP Jabar, dan KIP akan menindaklanjuti permasalahan tersebut,” tegasnya.
Diakui Anas, eLKaP telah melaksanakan survey pengetahuan masyarakat soal informasi publik. Sasarannya yaitu mahasiswa, yang merupakan jembatan antara masyarakat dengan pemerintah sebagai pelaksana tugas dalam pelayanan publik.
“Hasilnya 88% dari 100 mahasiswa purwakarta sangat kesulitan mengkases informasi pemerintah untuk publik. Bahkan mereka tidak mengetahui jumlah anggaran pemda Purwakarta serta pengalokasiannya,” tandasnya. (Vie)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
