Komisi V DPRD Jabar Dorong RS Ketenagakerjaan Pertama Di Indonesia

JABAR NEWS | KAB. BANDUNG – Potensi ketenagakerjaan di Jawa Barat, Khususnya di wilayah Bandung Timur yang besar dan membutuhkan pelayanan kesehatan bagi para pekerjanya mendapatkan perhatian dari Pemerintah Provinsi jawa Barat. Hal ini menjadi perhatian Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat dengan meninjau Balai Kesehatan Kerja Masyarakat (BKKM) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang terletak di Rancaekek Kab. Bandung (09/02/2017).

Pada kunjungan tersebut, Komisi V yang dipimpin Ketua Komisi Syamsul Bachri menyambut baik rencana BKKM menjadi Rumah Sakit Ketenagakerjaan sebagaimana yang dikemukakan Kepala BKKM Yus Suhita.

Baca Juga:  Angka Kemiskinan Kabupaten Tasikmalaya Turun

Namun perubahan BKKM menjadi rumah sakit ini ternyata masih menemui kendala di antaranya perlu pembebasan tanah agar nantinya rumah sakit ini bisa menjadi Rumah Sakit Tipe B ang tentunya membutuhkan area yang cukup luas untuk menampung sekitar 200 tempat tidur serta kebutuhan ruang lainnya.

Anggota Komisi V, Ikhwan Fauzi mengapresiasi pendirian rumah sakit ketenagakerjaan ini, terlebih melihat lokasinya yang strategis sebagai daerah industri.

Baca Juga:  Karena Ini, Dua Pengusaha di Cirebon Tuntut  Perusahaan Rekanan Kemenkes

“Rumah sakit ini juga akan menjadi rumah sakit ketenagakerjaan yang pertama ada di Indonesia,’ ucap Ikhwan.

Ikhwan berharap nantinya pekerja yang memanfaatkan layanan kesehatan di rumah sakit ini bisa menggunakan dana BPJS yang saat ini banyak yang belum dipergunakan.

“Pekerja yang sakit harus masuk rumah sakit ini, manfaatkan dana nganggur yang ada di BPJS,” tegasnya.

Baca Juga:  Ini Kata Dedi Mulyadi Soal Beredarnya Surat Dukungan Dari Golkar

Mengenai pemanfaatan BPJS ini, Abdu Hadi Wijaya, Anggota Komisi DPRD Jabar juga menyarankan agar BPJS Ketenagakerjaan bisa ditarik sebagai salah satu rekanan (investor) untuk membantu pembangunan rumah sakit ini.

Untuk diketahui, Bangunan BKKM ini sudah direnovasi dan telah menghabiskan anggaran sekitar Rp.57,6 milyar untuk bangunan serta Rp.36 milyar untuk mebeler termasuk 25 tempat tidur. (Red)

Jabar News | Berita Jawa Barat