JABARNEWS | BANDUNG – Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari, mengungkapkan, partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam proses perumusan kebijakan publik. Saat ini masyarakat dituntut untuk mampu memberikan partisipasi dalam proses pembentukan suatu kebijakan publik.
Karena tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah daerah sangat membutuhkan masukan-masukan dari masyarakat, khususnya dalam merumuskan kebijakan publik. Hal ini penting agar kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut. Sehingga dengan demikian kebijakan publik yang ditetapkan dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Ineu saat kegiatan Hearing Dialog Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat dengan tema “Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan Publik” bersama masyarakat Kabupaten Subang, Selasa (8/5/2018).
“Partisipasi masyarakat menjadi hal yang utama dalam proses perumusan kebijakan publik,” ucap Ineu, kepada wartawan, usai melaksanakan kegiatan Hearing Dialog.
Selain mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam perumusuan sebuah kebijakan publik, Ineu mengimbau kepada pemerintah daerah untuk dapat mengakomodir masukan dari masyarakat dengan melahirkan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menambahkan, selain melalui kegiatan Hearing Dialog, upaya lainnya perlu dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik.
Menurut Ineu, pihaknya sudah melakukan beberapa inovasi guna mendukung hal tersebut. Tepatnya akhir tahun 2017 DPRD Provinsi Jawa Barat melalui Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat membuat suatu inovasi yang bertujuan untuk mempermudah menerima masukan-masukan atau aspirasi dari masyarakat melalui Information Center, E Aspirasi, dan E Magazine Bewara yang bisa digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat Jawa Barat.
“Dalam acara Hearing Dialog ini selain kita mendengarkan aspirasi dan berdialog secara langsung dengan masyarakat, kami pun bersama Humas DPRD Jawa Barat mensosialisasikan inovasi yang kita miliki. Selama ini kebijakan publik dibuat karena adanya pertisipasi masyarakat, ini lebih menekankan bagaimana untuk masyarakat agar berperan aktif,” kata Ineu.
Dalam kesempatan tersebut Ineu mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Subang yang telah mampu menciptakan hubungan yang baik antara jajaran pemerintahan dengan masyarakatnya. Sehingga Kabupaten Subang mampu mendorong partisipasi masyarakatnya dalam proses perumusan kebijakan public.
“Saya melihat Kabupaten Subang ini sudah baik, komunikasi yang terjalin antara masyarakat dengan pemerintah daerah dan DPRD sudah baik. Hal seperti ini harus dipertahankan, tinggal didorong lagi masyarakatnya untuk lebih aktif,” pungkas Ineu. (Wan)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
