Kalangan Muda Nahdliyyin Suarakan Perubahan Di Kabupaten Bandung Barat

JABAR NEWS | BANDUNG BARAT - Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Bandung Barat (KBB) Provinsi Jawa Barat (Jabar)  mengadakan Diskusi Panel dengan tema "Menakar Partisipasi Politik Warga Nahdliyyin Di Bandung Barat", Rabu (24/05/2017).
Salah satu alasan dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah, dimana kalangan muda Nahdliyyin yang tergabung dalam GP Ansor menghendaki adanya perubahan dalam tata kelola pembangunan di Bandung Barat, terutama dalam distribusi keadilan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
Kegiatan yang dilaksanakan di Bale Riungan Situs Gua Pawon, Cipatat Kabupaten Bandung Barat tersebut dihadiri Ketua PW Ansor Jabar Deni Ahmad Haidar, Ketua DPC PPP Syamsul Maarif, Wakil Ketua DPD Golkar Dadan Supardan, Ketua DPC PKB Ade Wawan dan Sekretaris PCNU KBB Yusuf Sugiana serta pengurus dan kader GP Ansor se-Kabupaten Bandung Barat.
“Belakangan ini memang banyak suara-suara dikalangan Kader Ansor menghendaki adanya perubahan. Tapi perubahan seperti apa dan bagaimana dulu?. Biar jelas dan terukur, sengaja kita diskusikan disini,” kata Ketua PC GP Ansor KBB Cecep Nedi Sugilar.
Cep Nedi menuturkan, sebagai bagian dari masyarakat KBB, Ansor mengingatkan pemangku kebijakan di Pemerintahan Daerah, baik eksekutif maupun legislatif harus lebih memperhatikan kepentingan masyarakat luas daripada ego sektoral dan kepentingan politik kelompok.
Karena jika itu dilakukan, akan menghambat bagi kemajuan KBB sendiri dan menginginkan peran-peran politik yang ada saat ini dievaluasi.
Ia menilai perubahan dalam menyikapi momentum politik ke depan memang menjadi sebuah keharusan. Apalagi setelah berkaca pada momentum-momentum sebelumnya yang menyisakan banyak bahan evaluasi.
“Perubahan memang sudah menjadi keharusan. Terlebih dalam menyikapi momentum politik saat ini,” lanjutnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD KBB Syamsul Maarif memandang, bahwa Nahdliyyin KBB sementara ini masih belum memiliki peran cukup signifikan dalam mendorong kebijakan politik bagi kepentingan kaum Nahdliyyin itu sendiri.
Ia mengilustrasikan perkataan KH As’ad Syamsul Arifin, kaum Nahdliyyin di KBB seringkali diposisikan ibarat stoom, hanya dipergunakan untuk meratakan jalan, sementara setelah jalannya rata, stoom itu kemudian diparkirkan kembali.
“Jangan sampai nasibnya seperti itu. Warga Nahdliyyin hanya jadi komoditas politik. Apakah kita akan kembali terjatuh dalam lubang yang sama?,” tanya Syamsul.
Senada dengan Syamsul, Wakil Ketua DPD Golkar KBB Dadan Supardan mengemukakan, dilihat dari kultur dan amaliyah keagamaan yang tersebar di wilayah KBB mayoritas adalah warga Nahdliyyin. 
Karenanya, GP Ansor sebagai anak kandung NU memiliki tanggungjawab untuk memperjuangkan hak-hak sosial ekonomi dan kesejahteraan kaum nahdliyyin.
Sebagai aktor politik, Dadan memperhatikan kaum Nahdliyyin selama ini memiliki kontribusi besar bagi terbentuknya tatanan politik yang ada saat ini.
"Pertanyaanya, apakah kontribusi politik itu sudah berbanding lurus dengan hak kesejahteraan warga nahdliyyin atau belum?, ini tentu saja harus menjadi perhatian pula GP Ansor sebagai kader NU,” tambah Dadan.
Ditempat yang sama, Ketua PW Ansor Jabar Deni Ahmad Haidar menghimbau kader Ansor untuk berpolitik secara cerdas dan bertanggungjawab.
Menurutnya, kader Ansor tidak perlu alergi dengan politik, karena bagaimanapun politik menjadi ruang strategis menyangkut kepentingan ummat dan hajat publik. Menurutnya, dalam era politik elektoral saat ini, saluran untuk menyuarakan aspirasi politik adalah partai politik.
“Sah dan halal kader Ansor berperan dalam ruang politik apapun. Berpolitiklah secara cerdas dan bertanggungjawab. Harus menjadi kekuatan politik yang dapat diperhitungkan," ungkap Deni.
Untuk menjadi kekuatan sosial politik yang diperhitungkan, lanjut Deni, tak ada pilihan lain bagi Ansor KBB untuk terus giat melakukan kaderisasi hingga level akar rumput.
Disisi lain , H. Yusuf Sugiana selaku Sekretaris PC NU KBB mengharapkan momuntum politik tidak dijadikan sebagai sesuatu yang dapat memecah belah. Sebab ukuran NU dalam menyikapi masalah politik adalah khittah. Ia menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan kebersamaan di kalangan warga NU dalam kondisi apapun.
“Jangan sampai NU terpecah-pecah karena urusan pribadi maupun politik,” tegasnya. (Red/pwansorjabar)
Jabar News | Berita Jawa Barat
Tags :
teu baleg

berita terkait