JABARNEWS | BANDUNG – Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah provinsi Jawa Barat. Hal itu seiring dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Terlebih opini tersebut merupakan pencapaian yang ketujuh kalinya dicapai pemprov Jabar secara berturut-turut.
“Kami mengapresiasi kerja keras pemprov mempertahankan WTP untuk yang ketujuh kalinya,” jelas Ineu usai sidang paripurna istimewa di Gedung DPRD Jabar, Senin (28/5/2018).
Dikatakanya, efektifitas, akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan harus menjadi bagian penting dalam keseharian kegiatan pemerintah. Kedepan, pihaknya berharap prestasi serupa dapat dipertahankan meski Jabar akan segera punya Gubernur dan Wakil Gubernur baru.
“Ini harus dipertahankan, yang jelas siapapun nanti yang memimpin, hal ini menjadi modal untuk meraih WTP lagi,” ucapnya.
Menurutnya, upaya Pemprov meraih WTP dengan cara memperbanyak jumlah akuntan bisa menjadi contoh bagi kabupaten/kota di Jabar. Sebab, akuntan menjadi garda terdepan pelaksanaan pelaporan keuangan.
“Akuntan menjadi pionir demi tertib administrasi, Pemda bisa melakukan hal yang sama agar penggunaan keuangan menjadi akuntabel dan efektif,” katanya.
Seperti diketahui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini WTP ini merupakan pencapaian yang ketujuh secara berturut-turut.
Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara mengapresiasi prestasi tersebut dengan menyerahkan langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK kepada Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari dalam sidang Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Jabar.
“Pak Gubernur ini, (prestasi WTPnya) sama seperti langit. Ada tujuh lapis pas habis (berakhir masa jabatan),” ujarnya, Senin (28/5/2018).
Tanpa mengurangi penghargaan atas keberhasilan yang telah dicapai Pemprov Jabar, pihaknya masih menemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Akan tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan.
Temuan tersebut terdiri atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan temuan terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Namanya laporan keuangan engga mungkin semuanya sempurna, pasti ada (catatan). Tapi engga banyak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan,” katanya. (Wan)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
