JABARNEWS | MAJALENGKA – Indikasi adanya kecurangan bagi-bagi sembako dan politik uang menjelang hari pencoblosan 27 Juni 2018, harus diantisipasi oleh semua pihak termasuk masyarakat sendiri
Alasanya berdasarkan UU No 10 tahun 2016 tentang pemilukada, baik si pemberi maupun si penerima akan mendapatkan hukuman yang sama. Yakni pidana kurungan 36 bulan hingga 72 bulan dan denda 800 juta hingga satu milyar.
Hal ini ditegaskan Ketua Umum PMII Majalengka, Dede Sri Mulyati. Ia meminta kepada masyarakat di Kabupaten Majalengka untuk memilih calon pemimpinnya sesuai dengan hati nuraninya, oleh perasaannya. Dengan kata lain, memilih atau mencoblos calon pemimpinnya itu, tidak berdasarkan pada janji atau karena iming-iming pemberian uang dan lain sebagainya.
“Kepada masyarakat khususnya warga Majalengka supaya memilih berdasarkan pilihan hati, bukan karena iming-iming pemberian uang. Kalau masyarakat masih tergoda semacam itu, nanti akan melahirkan pemimpin yang korup, otoriter dan superior,” ungkapnya, Senin (25/6/2018).
Dede menambahkan pihaknya bersama para mahasiswa yang tergabung dalam PMII telah berupaya kepada masyarakat, dengan memberikan pendidikan politik supaya masyarakat tidak tergiur oleh politik uang atau bujuk rayu janji-janji tertentu.
“Warga yang pintar dan cerdas tidak akan menggadaikan hak pilihnya, hanya karena adanya pemberian uang atau dijanjikan sesuatu. Dia akan memilih berdasarkan pilihan hatinya.” ungkapnya.
Selanjutnya, Dede juga mengapresiasi kepada para penyelenggara pemilu yang meliputi KPU maupun Bawaslu dan Panwaslu, mengingat pihak penyelenggara juga telah berupaya maksimal untuk mencegah adanya politik uang.
“Cintailah demokrasi, jangan gadaikan hak pilih kita hanya karena ada pemberian uang atau apapun. Mari sukseskan pemilu tanpa politik uang,” tandasnya. (Rik)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
