JABARNEWS | BANDUNG – Warga Jawa Barat pertanyakan kinerja KPUD Jawa Barat yang dinilai tidak profesional. Hal itu seiring dengan terjadinya berbagai permasalahan. Termasuk masalah IT web resmi KPU Jabar yang sulit diakses masyarakat.
Seperti halnya yang diungkapkan Muhammad Sufyan, Anggota KPPS 7 Sukawarna, Sarijadi Bandung. Diungkapkannya, dia sangat kecewa dengan kinerja KPUD Jabar yang kurang profesional dalam mengantisipasi berbagai permasalahan. Seperti halnya gangguan yang terjadi pada web resmi KPUD Jabar.
“Mengapa data rekapitulasi C1 atau data pemilih, penggunaan suara, dan jumlah suara yang bersifat real count di web resmi infokpujabar.org stagnan sejak Kamis (28/6/2018),” jelas Sufyan, kepada Jabarnews.com, Jumat (29/6/2018).
Menurutnya, hal tersebut tidak perlu terjadi, apalagi kalau melihat anggaran Pilkada jabar cukup besar.
“Bukankan KPU menerima anggaran jumbo Rp 1,169 triliun untuk Pilkada Serentak 2018 dari Pemprov Jabar, namun update web saja sulit?” sindirnya.
Tidak hanya itu saja, lanjutnya, yang lebih mengherankan, informasi real count KPUD Jabar dialihkan ke data quick count KPU Pusat.
“Mengapa data rekapitulasi C1 /real count di web resmi infokpujabar.org mulai Jumat (29/6/2018) pagi ini kok diarahkan ke data quick count KPU Pusat di infopemilu.kpu.go.id?” jelasnya.
Dikatakannya, ini cukup mengherankan, karena pihaknya melihat hal tersebut tidak perlu terjadi.
“Janganlah menyesatkan navigasi, menu di web real count tapi diarahkan ke quick count, itu pun dari KPU Pusat. Padahal, data di kelurahan saya saja baru kemarin sore, sehingga tidak logis kalo penyajian data sudah sampai ke KPU Pusat!” jelasnya.
Tidak hanya itu saja permasalahan yang terjadi. Masalah distribusi perlengkapan pun sebelumnya sempat mengalami kendala.
“Mengapa distribusi logistik (kotak, surat suara, dst) amat sangat terlambat di KPPS Kota Bandung, terutama Kel. Sukawarna pada Pilkada sekarang baru sampai Rabu dinihari? Saya sebagai KPPS dua kali ke kelurahan Sukawarna Kota Bandung, jawabannya berkas baru dari KPU Kota dan hingga Selasa (27/6/2018) jam 21.00 WIB masih belum datang dari KPU Jabar. Pembanding saja, saat Pileg dan Pilpres 2014, berkas sudah sampai dari jam 21.00 WIB,” katanya.
Oleh karena itulah, lanjut Sufyan, sebagai warga penyumbang pajak, mempertanyakan kinerja KPU dan Panwaslu Jabar yg sudah terima dana hibah Rp1,6 Triliun jika kinerjanya semacam ini.
“Apakah masuk akal jika dana sebesar itu namun untuk pelaksanaan acara kegiatan, KPPS di Kota Bandung menerima kisaran Rp 1,1 juta? Dana sewa tenda, soundsystem dan kursi hanya Rp 750 ribu? Di manakah hari ini bisa dapat segitu, padahal rata2 TPS perlu tenda ukuran 5×10 meter (1 meter2 Rp100 ribu)?! Sungguh ini, jika tanpa urunan dan soliditas warga, TPS sulit berdiri melayani warga di hari H,” katanya. (Wan)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
