JABARNEWS | BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan segera membahas APBD Perubahan 2018 maupun APBD 2019. Termasuk juga menuangkan visi misi Gubernur-Wakil Gubernur hasil Pilkada 2018 dalam pembahasan anggaran tersebut.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa, mengatakan, sebelum tim transisi masuk, pihaknya sudah menghimpun visi misi dan janji kampanye lewat tim khusus yang dibentuk Bappeda.
Upaya ini, menurut Iwa, merupakan langkah proaktif mengingat proses penyusunan anggaran tidak boleh terhambat oleh agenda Pilkada. Saat rekapitulasi suara Pilgub Jabar 9 Juli mendatang berakhir, pihaknya pun sudah memiliki bahan program dari calon.
“Secara tidak langsung kita sudah akan mengakomodir janji kampanye pemenang Pilkada supaya seiring sejalan. Nanti APBD itu akan seiring dengan kepentingan pusat, pemenang Pilkada dan hasil pembahasan Musrenbang,” paparnya.
Tercantumnya program kandidat terpilih dalam APBD Perubahan 2018, lanjut Iwa, sangat bisa dilakukan mengingat ketika disahkan pada September-Oktober 2018, anggaran yang disusun dalam periode Gubernur Ahmad Heryawan dan Wagub Deddy Mizwar sudah berakhir.
“Kami tidak ingin ada masalah ke depan, jadi arah kebijakan anggaran kita harus seiring dengan calon terpilih,” katanya, Senin (2/7/2018).
Pihaknya lewat Bappeda Jabar sudah mendokumentasikan seluruh janji kampanye kandidat lalu oleh Bappeda dan BPKAD masuk ke dalam perencanaan umum.
“Tim ini sudah bekerja. Jadi, paling tidak, gambaran mengenai program cagub terpilih sudah bisa dicerminkan dalam pembahasan,” ujarnya.
Hasil pemantauan ini akan dilanjutkan dengan masuk dalam rancangan perda APBD Perubahan dan APBD 2019. Pihaknya juga membuka pintu pada calon terpilih untuk melakukan dialog transisi.
“Pembahasan bisa diwakili partai pengusung, tapi bahan dari Bappeda juga ada. Semuanya disesuaikan dengan kondisi anggaran, juga rencana pemerintah pusat dan daerah, jadi sinkron,” tuturnya.
Ketua DPRD Jabar, Ineu Purwadewi, mengatakan tim transisi gubernur terpilih sangat dimungkinkan untuk berkoordinasi dan berdialog dengan Pemprov Jabar terkait pembahasan program agar bisa masuk dalam APBD.
“Kalau berkoordinasi sangat dimungkinkan, namun kewenangan perumusan APBD Perubahan 2019 dan pembahasan APBD 2019 saat ini masih di tangan penjabat gubernur,” ujarnya.
Menurutnya, pembahasan APBD tidak bisa serba singkat mengingat banyak aturan main yang harus ditempuh sekaligus jadwal yang sudah disepakati bersama antara Pemprov dan DPRD.
Ineu menunjuk APBD Perubahan 2018 yang menurut Permendagri harus sudah ditetapkan Agustus mendatang sementara Kebijakan Umum Anggaran 2019 harus sudah tuntas Juli 2018.
“APBD Perubahan harus berjalan Agustus. Saat ini masih ada penjabat gubernur, nanti jadwal dikoordinasikan dengan penjabat gubernur. Jadi [tim transisi] masuk pembahasan anggaran ini sudah berjalan, tapi kita tunggu aturan pusat,” tuturnya.
Ineu mengaku program-program gubernur terpilih memang harus sudah mulai dimasukan mengingat rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Jabar 2018-2023 berdasarkan pada visi dan misi calon terpilih.
“Tapi ini ada aturannya, pembahasan memang tidak bisa seenaknya, tapi dialog tim boleh dan dimungkinkan,” katanya. (Wan)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
