JABARNEWS | KAB. TASIKMALAYA – Bupati Tasikmalaya, Uu Ruzhanul Ulum, mengatakan, Kabupaten Tasikmalaya masih butuh banyak pegawai. Tercatat, Pemkab telah mengajukan 7000 honorer di Pemkab kepada Kementerian Pendayaguanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk diangkat menjadi ASN.
“Kalau ini sudah menjadi ASN, kami akan merekrut kembali sukarelawan, honorer, dan lainnya,” kata Uu kepada wartawan, Rabu (4/7/2018).
Uu mengungkapkan, Pemkab memprioritaskan pengangkatan ASN dari kalangan honorer dan sukarelawan lantaran mereka telah memberikan kontribusi bagi jalannya roda pemerintahan. Dia mengaku, telah beberapa kali mengajukan pengankatan ke-7.000 sukarelawan dan honorer tersebut, namun Pemkab Tasik tak kunjung mendapat respons positif.
“Sudah beberapa kali saya ajukan, tapi belum ada respons yang positif dari pemerintah pusat. Tolong dong, datang ke daerah, saya merasakan sebagai kepala daerah yang keteteran. Pembanguann infrastruktur bagus. Silakan bangun infrastruktur, tetapi PNS pun harus cepat segera diangkat. Kalau kata orang mah, kita sudah lapar dengan kehadiran CPNS di Kabupaten Tasikmalaya,” katanya.
Di luar tenaga sukarelawan dan honorer, Uu mengatakan, jumlah para abdi negara di lingkungan kerja Pemkab Tasik saat ini juga belum ideal. Sebab, Uu menyebut keberadaan ASN tidak berbanding lurus dengan jumlah populadi masyarakat Kabupaten Tasik yang terus bertumbuh setiap tahun.
“Jadi saya berharap kepada pemerintah pusat, Bapak Jokowi segera mengadakan pengangkatan PNS, karena kami di daerah sangat butuh. Jangan biarkan kami payah, capek, mengayomi masyarakat yang semakin hari semakin banyak dengan aparatur yang semakin sedikit,” ujar dia.
Uu memahami alasan pengetatan anggaran yang menjadi dasar pemerintah pusat dalam membatasi kuota perekrutan PNS baru. Namun demikian, ia tetap menginginkan agar jarak antara kebutuhan dan penyerapan ASN di berbagai daerah sebisa mungkin dipangkas sehingga maksimalisasi pelayanan publik bisa terpenuhi.
“Memang ada sisi positifnya, anggaran bisa mengecil. Tetapi, kan buat apa anggaran mengecil kalau pelayanan kepada masyarakat tidak prima. Bukan berbicara tentang anggaran, tapi berbicara tentang pelayanan kepada masyarakat. Semakin hebat masyarakat dilayani oleh pemerintah, maka semakin terasa keberadaan pemerintah di hadapan masyarakat,” kata dia. (Yud)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
