JABARNEWS | KOTA TASIKMALAYA – Pengurus PMII cabang Kota Tasikmalaya memberikan catatan tegas jelang Kongres Mujahidin V yang akan digelar 5-7 Agustus di Kota Tasikmlaya. PMII cabang Kota Tasikmalaya menyatakan penolakan bila kongres yang digelar bersamaan dengan Mudzakarah Seribu Ulama itu memiliki nuansa politis.
Salah seorang pengurus PMII Kota Tasikmalaya, Deni Romdoni mengatakan, tersiar kabar kalau acara yang digagas Alumni 212 dan dikemas dalam Majelis Mujahidin V itu ada nuansa politis. Mengingat, tokoh-tokoh yang diundang dalam kongres tersebut merupakan pelaku kampanye tagar @2019GantiPresiden.
’’Tasikmalaya ini dicap sebagai kota santri, jadi perlu dijaga harga dirinya. Jangan sampai ustaz yang terafiliasi dalam kepentingan politik kelompok tertentu, ikut mencederai citra baik Tasikmalaya,’’ terang dia.
Apabila kongres tersebut ada kaitan dengan hal tersebut, kata dia, maka itu dianggap sebagai upaya makar terhadap kekuasaan yang sah. ’’Apalagi, konsolidasi ulama Alumni 212 ini akan dilanjutkan dengan deklarasi 2019 ganti presiden Jawa barat yang akan dilaksanakan pada Sabtu, 11 Agustus 2018 di Bandung,’’ imbuhnya.
Makanya, sejak jauh-jauh hari, PMII Kota Tasikmalaya menolak dengan tegas, apabila dalam kongres tersebut bermuatan politis. Pasalnya, hal tersebut dapat memicu ketegangan dan mengganggu kerukunan antarmasyarakat, bangsa, dan agama.
’’Tapi kalau kongres tersebut tetap digelar, kami berharap kepada pihak kepolisian Kota Tasikmalaya dan Kapolda Jawa Barat bisa mengambil sikap tegas. Kami berharap agar kegiatan-kegiatan inkonstitusional ini tidak dengan bebas,’’´tuturnya.
Sebelumnya tersiar kabar, Kongres Mujahidin nanti mengusung tema ’Peran Islam Dalam Menjaga Kedaulatan NKRI dan Meneguhkan Kepemimpinan Negara’. Rangkaian kegiatan tersebut tidak mengakomodir semua ulama di Tasikmalaya, hanya ulama-ulama yang terlibat dalam gerakan 212.
’’Gagasan kongres Mujahidin yang dipublis dengan tema untuk mengarahkan bahtera Indonesia menuju Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur sangat kita apresiasi. Tapi melihat konten kegiatan serta realitas hari ini banyak hal yang harus kita untuk tidak memicu ketegangan dan konflik horizontal,’’ katanya. (Har)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
