JABARNEWS |SUMEDANG – Sekertaris Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) Tol Cisumdawu, Aziz Alfasyah mengatakan baru menerima data hasil identifikasi bidang pertanian dan pertanahan saja.
Sedang identifikasi pelepasan hak milik masyarakat oleh Pemkab Sumedang seperti untuk tegakan dan bangunan diatas lahan yang bakal digunakan proyek tol terbilang lambat alias belum ada, dan itu berdampak molornya pembangunan tol Cisumdawu.
Lambatnya laporan data tegakan atau bangunan itu, membuat pihaknya pun akhirnya ditegur oleh Kanwil.
“Kami sudah melayangkan surat ke Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman, dan Pertanahan (Perkim) Kabupaten Sumedang, agar hal itu menjadi catatan,” ucapnya dikutip kabarpriangan.co.id.
Lebih lanjut Aziz mengatakan, dalam memuluskan proses pelepasan hak, maka P2T pun membentuk Satgas yang dibagi menjadi dua tim.
“Satgas A membidangi pendataan terkait fisik dan pengukuran lahan. Sementara, satgas B melakukan pendataan tegakan, yurudis tanah terkait kepemilikan (oleh BPN Sumedang) dan pertanian serta tegakan yang juga bangunan (oleh Dinas Perkim Pemkab Sumedang),” ucapnya.
Sayangnya meski sudah berkirim surat kepada dinas terkait, namun belum ada respon. Ia pun tak mengetahui apa kendala lambatnya pendataan bangunan diatas lahan untuk tol itu.
Menurutnya, yang lama itu pendataan, akan diumumkan setelah masyarakat setuju, ada validasi penaksiran harga dan selanjutnya pencairan. Berbeda dengan sebelumnya, pelepasan hak tanah tak ada nego dalam bentuk ganti rugi.
“Sekarang itu ada nilai untuk non fisik seperti nilai tunggu, penggantian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan nilai kehilangan usaha,” ucapnya.
Ia mengatakan, pengumuman hasil identifikasi tak bisa sebagian-sebagian dan harus serentak.
Ia berharap pengadaan lahan untuk tol bisa selesai pada 2019 dan itu untuk di seksi 1 sampai 6. Terkait penambahan lahan atau istilahnya ROW, pihaknya pun tetap ikut menggarapnya. (Vie)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
