Begal Gentayangan Di Bandung, Anggota Dewan Kritisi Soal Ini

JABARNEWS | BANDUNG – Aksi begal di Kota Bandung cukup mengkhawatirkan, terakhir terjadi pada Kamis (30/8/2018) di daerah Cikapayang.

Terkait masalah itu dua anggota DPRD Kota Bandung Folmer Silalahi dan Ade Fahruroji mengkritisinya.

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, ia melihat bahwa dalam tahun-tahun politik kerawanan sosial seperti kamtibmas akan semakin meningkat.

“Tentunya aparat penegak hukum harus lebih berkonsentrasi lagi menjaga kamtibmas khususnya di Kota Bandung. Saya lihat dari sisi strategisnya, pergantian Kapolrestabes Bandung yang sekarang itu salah satu penugasan khususnya itu kan harus meningkatkan kamtibmas menjelang tahun politik. Tentu ini sudah diantisipasi oleh pihak kepolisian,” jelasnya, Jumat (31/8/2018).

Lanjut dia, munculnya begal dalam beberapa hari ini lebih pada faktor kelengahan bukan penegak hukum tapi lebih dari korban sendiri.

“Jadi ada dua yang harus ditingkatkan. Pertama, keamanan yang menjadi tanggung jawab penegak hukum dan juga warga lebih meningkatkan kewaspadaan. Tentu karena tensi politik akan semakin meningkat. Apalagi isu-isu politik identitas akan terus bergulir. Nah lebih pada kewaspadaan diri harus ditingkatkan juga. Jadi tidak hanya mengandalkan penegak hukum,” ungkapnya.

Baca Juga:  Live di Instagram Saat Menyerang, Pemuda Tanggung ini Diringkus Polisi

Folmer berpendapat, kerawanan itu disebabkan oleh kurangnya infrastruktur perkotaan seperti penerangan jalan atau mungkin aparat kewilayahan RT/RW mulai berkurang kegiatan dan kewaspadaan lingkungan melalui kegiatan pos ronda.

Karenanya, lanjut dia, itu harus mulai digencarkan lagi. Terlebih ada jaga lembur, polisi RW, dan beberapa macam kemitraan dengan aparat penegak hukum.

“Bahkan kalau perlu anggarannya harus ditambah. Karena ini faktor juga yang menyebabkan berkurangnya operasi-operasi untuk patroli keamanan wilayah. DPRD Kota Bandung tentu kalau bisa meningkatkan peran dari masyarakat dan aparat penegak hukum untuk lebih pada kegiatan-kegiatan kamtibmas kita akan dorong dari sisi penganggaran,” jelasnya.

Disinggung penambahan CCTV, Folmer menanggapinya bagus. Ia anggap sejalan dan jadi prioritas sebagai kota metropolitan dengan kompleksitas permasalahannya termasuk kamtibmas.

Di saat intensitas politik semakin tinggi, penambahan CCTV menjadi suatu kebutuhan. Dan itu multifungsi selain untuk memantau lalu lintas juga memantau keamanan juga sebagai alat membatu kepolisian mencari barang bukti atau mengidentifikasi pelaku kejahatan atau mempersempit ruang gerak pelaku.

Baca Juga:  Liga Indonesia Bergulir Bulan Oktober, Kapten Persib: Saya Tidak Khawatir

“Dan kalau memang prosesnya bisa dipercepat di perubahan ya kita akan dorong. Kan ada mekanismenya melalui lelang dan e-katalog, jadi bisa belanja langsung tanpa harus tahapan yang panjang. Tapi yang penting kita harus diberi alasan melalui kajian titik-titik mana saja yang diperlukan,” paparnya.

“Kita akan dorong dari sisi anggaran. Karena itu juga kebutuhan dari pihak kepolisian. Bukan saja bagian dari polisi lalu lintas tapi reserse dan intel juga membutuhkan itu. Dan itu ciri dari kota modern dan maju ya CCTV harus di mana-mana,” tandasnya.

Nah soal tembak di tempat, kata Folmer, ada SOP-nya tapi untuk memberi efek jera dan shock therapy rasa aman untuk warga Kota Bandung tindakan tegas itu perlu dilakukan.

Baca Juga:  Menpora Menyambangi Rumah Haringga Sirilla

Sehingga tidak menjadi suatu fenomena begal di mana-mana karena persoalan.

Sementara itu Ade, mengaku prihatin atas terjadinya aksi begal itu. Kata dia, penegakan hukum harus diusut sampai dapat.

Kemudian penanganan kasus begal ini harus jadi edukasi seluruh masyarakat bahwa tidak ada orang yang bisa lepas dari hukum.

“Polisi tentu akan mengejar dan memprosesnya. Kemudian di pengadilan mendapat hukuman setimpal. Seluruh proses ini harus menjadi kampanye positif kepada masyarakat bahwa hukum dan keadilan ditegakan,” ujarnya.

Lanjut dia, dimaksudnya jangan terulang-ulang lagi karena tidak ada efek jera. Proses penangkapan, penyelidikan, dan proses hukum harus menjadi edukasi bagi masyarakat.

Soal CCTV, Ade menyampaikan agar Pemkot mengecek ulang seberapa efektif CCTV yang dipasang.

“Kita harus cek dulu yang ada itu seperti apa. Tingkat kerusakan atau efektifitasnya seperti apa. Ketika diperlukan kenapa tidak untuk dianggarkan kembali,” paparnya. (Vie)

Jabarnews | Berita Jawa Barat