Lumpuh, Kegiatan Belajar Mengajar Di Garut

JABARNEWS | GARUT – Proses kegiatan belajar mengajar (KBM) di Kabupaten Garut sejak Sabtu (15/9/2018) ini lumpuh.

Pantauan Jabarnews, di beberapa sekolah baik di kawasan utara Garut maupun selatan, siswa sekolah dasar  (SD) kelimpungan menunggu gurunya.

Di Kecamatan Malangbong, pengawas TK SD Kecamatan Malangbong, Aep Saepudin, mengaku prihatin atas kejadian itu.

“Saya sedih saja proses KBM di wilayah Malangbong terganggu,” ungkapnya kepada Jabarnews, Sabtu.

Terganggunya proses KBM, menurut Aep, lantaran 70 % pengajar di SD di Malangbong merupakan guru honorer yang melakukan aksi mogok mengajar. Namun, kata dia, guru PNS yang tersisa juga turut mengikuti rapat di Aula PGRI.

“Mereka merasa senasib sepenanggungan sehingga turut merasakan bagaimana sakitnya dikatai guru ilegal oleh pejabat publik PLT Kadisdik Djajat Darajat,” katanya.

Diakui Aep, pada Sabtu siang dirinya menginvestigasi beberapa sekolah dan ternyata tidak ada KBM. Buktinya, ia mencontohkan, di SDN 01 Sanding, guru yang mayoritas honorer tidak tampak seorangpun sementara kepala Sekolahnya sedang mengikuti rapat bersama PGRI di Aula PGRI Malangbong.

Baca Juga:  Inilah Tandanya Jika Kalian Terjebak Dalam Hubungan yang Salah

“Kami merasakan sekali, bila tidak ada guru honorer atau sukwan yang membantu selama ini, saya kira pendidikan akan lumpuh. PNS guru di Malangbong kan kisaran 400 Orang, sedangkan jumlah SD negeri ada 73 sekolah dan sebanyak 6 rombel (rombongan belajar). Rata-rata di sekolah itu guru honorer yang sudah bertahun-rahun mengabdi tanpa kejelasan nasib dan statusnya,” keluhnya.

Kata Aep, pihaknya bersama PGRI mendukung upaya yang dilakukan para guru honorer itu. Bersama PGRI se-Kabupaten Garut akan ikut andil dalam Jihad Guru Garut pada Senin mendatang.

Di tempat yang sama, salah satu orang tua siswa SDN 1 Sanding, Atin, menyebutkan, siswa sempat menunggu kehadiran para guru, mereka menunggu lama di dalam kelas. Namun ternyata hingga pukul 10. 00 WIB, tidak satu pun guru yang mayoritas honorer itu berdatangan.

Baca Juga:  Ridwan Kamil Buka Suara Soal Pembubaran FPI, Indonesia Butuh Ketaatan

Ia menyesalkan pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Garut megeluarkan ungkapan guru honorer ilegal.

“Tentu kalau ilegal, kami juga tidak mau diajarkan oleh guru yang ilegal. Kalau ilegal tolong Pemkab Garut dapat mengilegalkan guru-guru kami,” ujarnya.

Dikatakannya, selama ini masyarakat tidak pernah menilai guru itu PNS atau bukan PNS, karena pekerjaan dan tugas mereka sama, walaupun mungkin hak yang diterima berbeda.

“Siswa juga tidak pernah mengira kalau guru yang mengajarnya ilegal. Siapapun itu bagi kami mereka adalah guru,” ujarnya.

“Saya mendukung apa yang dilakukan oleh para guru honorer ini. Saya berharap dari kejadian itu bisa membuka mata hati pemimpin Garut agar mereka yang dianggap ilegal itu bisa dilegalkan oleh Pemkab Garut. Bukan malah sebaliknya habis manis sepah dibuang,” tegas Atin.

Baca Juga:  Polisi Berhasil Tangkap Pelaku Penyerangan dan Pembakaran Motor di Cimahi Tengah

Salah seorang siswa kelas 5 SDN 1 Sanding, Asep, mengaku heran gurunya tak kunjung datang ke kelas.

“Dari tadi kami menunggu Ibu Guru, tapi tak masuk ke kelas juga. Kami binggung semua guru tidak ada yang masuk ke kelas,” katanya.

Pantauan Jabarnews, semua guru honorer melakukan aksi mogok mengajar, sementara guru PNS yang jumlahnya sedikit juga tak tahan menghadapi jumlah siswa yang banyak. Belum lagi ada juga yang di sekolah itu mayoritas honorer.

Sementara Ketua DPP Forum Aliansi Guru dan Karyawan (Fagar) Garut, Cecep Kurniadi, membenarkan adanya aksi mogok mengajar hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Garut.

“Ya, benar aksi demo guru honorer terus terjadi sampai di 42 kecamatan. Mereka terus akan melakukan aksi mogok mengajar sampai tuntutan dikabulkan,” ucapnya. (Tgr)

Jabarnews | Berita Jawa Barat