JABARNEWS | KABUPATEN BANDUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung menelusuri asap limbah plastik makanan kemasan yang dikeluhkan masyarakat Desa Panenjoan Kecamatan Cicalalengka.
Kepala DLH Kabupaten Bandung Asep Kusumah mengatakan, persoalan limbah plastik yang disebabkan kesalahan pengelolaan sampah PT Karina Cicalengka sudah ditangani sejak Maret 2017.
Hasilnya, kata dia, pihak pengelola bersedia menghentikan kegiatan pembakaran sampah di lokasi tersebut melalui surat pernyataan yang bersangkutan.
’’Kita sudah tangani masalah ini sejak Maret 2017 lalu, pihak pengelola bernama Sdr. Jajang sudah menandatangani surat pernyataan resmi dia tidak akan membakar sampah limbah plastik tersebut. Kemudian seluruh sampah terbakar diurug, tapi belakangan ini ternyata dia melanggar dan melakukan pembakaran. Ini bisa kena sanksi serius,” ungkapnya dikutip galamedianews.com, Minggu (16/9/2018).
Kemudian, lanjutnya, mengetahui laporan Badega Lingkungan bahwa terjadi kembali pembakaran di tempat tersebut, pada Kamis (13/9/2018) lalu pihaknya melakukan pemeriksaan ke lapangan.
Hasilnya, lokasi timbunan sampah plastik yang sudah diurug ternyata dibuat lagi lubang kemudian terjadi lagi pembakaran.
’’Kita peringatkan lagi kepada pihak pengelola, dan lagi-lagi Sdr. Jajang berjanji dan bersedia menghentikan kegiatan pembakaran, dengan menutup lubang timbunan serta membersihkan seluruh debu sisa pembakaran. Hal itu tertang dalam surat pernyataan bermaterai dan akan terus kita pantau bersama Badega dan pihak Kecamatan Cicalengka, mudah-mudahan dia konsisten,” ujarnya.
Selain pemeriksanaan ke lokasi pengelolaan sampah, pihaknya juga menyusuri dan mencari keterangan ke asal sampah. yakni PT. Karina Cicalengka. Hasilnya berdasarkan keterangan PT Karina Cicalengka tidak menyuplai limbah miliknya ke Sdr. Jajang dan menyebutkan bahwa sampah yang dibakar berasal dari PT Karina Sumedang.
’’Untuk itu kami akan melakukan koordinasi dengan DLH Provinsi Jawa Barat, sehingga keluhan yang dialami masyarakat Desa Panenjoan Kecamatan Cicalengka bisa segera tertangani, karena kewenangan Pemprov Jabar, yang melibatkan perusahaan yang ada di Sumedang,” imbuh Kepala DLH.
Asep Kusumah berharap, Pemrov Jabar bisa segera mengambil langkah penanganan untuk persoalan tersebut. Di samping sinergitas aparat wilayah dalam menyampaikan laporan kondisi di wilayah masing-masing, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan lingkungan, sinergitas bersama lintas sektor harus terus diperkuat. (Abh)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
