bjb

DPD RI Gelar Diskusi Publik, Desak Revisi UU ASN

JABARNEWS | JAKARTA - Penolakan terhadap keputusan peraturan Mentri PAN RB, no 36 dan 37 tahun 2018 nyaris terjadi di seluruh Indonesia. Penolakan itu dilakukan karena dianggap pemerintah tidak menghargai pengabdian para honorer yang sudah menyumbangkan tenaga dan pikirannya pada Negara dalam mencerdaskan Anak Bangsa.

Baru-baru ini di Kabupaten Garut atas desakan belasan ribu Guru Honorer pemerintah daerah kabupaten Garut akan berkirim surat pada pemerintah melalui kementrian PAN RB untuk menolak PermenPAN RB dimaksud serta mendorong pemerintah segera merevisi UU ASN.



Hal serupa terjadi diberbagai daerah di Jawa Barat, Namun hingga kini belum ada jawaban meyakinkan seperti apa pemerintah pusat akan memperhatikan nasib honorer yang rata-rata diatas usia 35 tahun.

Menyikapi berbagai desakan dari puluhan ribu honorer kategori dua, DPR RI Senayan Jakarta Forum honorer K2 Indonesia mengikuti diskusi publik terkait masa depan honorer.
Halaman selanjutnya
Tags :

berita terkait

SEREMONIA







Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi