JABAR NEWS | BANDUNG – Rapat Sidang Paripurna Istimewa Penyerahan LHP Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016, memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK yang keenam kalinya secara berturut-turut terhitung sejak tahun 2011 hingga tahun anggaran 2016.
Penyerahan hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD tersebut dilakukan langsung Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara dalam Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), di Gedung DPRD Jawa Barat Kota Bandung, Senin (12/06/2017).
Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari mengapresiasi atas pencapaian Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke enam kalinya secara berturut-turut. Ineu mengatakan, bahwa hasil tersebut merupakan prestasi luar biasa dengan pencapaian yang tidak mudah.
“Prestasi yang luar biasa enam kali berturut-turut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini tidak mudah karena beberapa provinsi WTP WDP kembali lagi ke WTP ini adalah prestasi yang luat biasa dan harus dipertahankan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, terdapat beberapa cara dan strategi yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mempertahankan hasil yang membanggakan ini. Salah satu langkah yang sudah ditempuh adalah memperbanyak akuntan-akuntan di OPD Jawa Barat.
“Ini sangat efektif sekali sehingga kami bisa mempertahankan WTP ini dengan baik. Tentunya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini bukan saja dipersembahkan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun DPRD tentunya ini bagi seluruh masyarakat Jawa Barat,” katanya.
Kemudian peran serta semua elemen masyarakat ini menjadi bagian keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam meraih WTP di tahun
anggaran 2016 ini.
“Tentunya tadi ada beberapa catatan dari BPK RI yang disampaikan harus menjadi catatan penting kami untuk terus memperbaiki agar WTP kedepan WTP tanpa catatan. Ini juga menjadi pelajaran yang cukup berarti, terutama tadi terkait aset dari tahun ke tahun ini menjadi catatan pihak kami, seperti pada LKPJ lalu yang kami minta agar diperbaiki terus agar kedepan bisa menjadi prestasi yang luar biasa bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujarnya
Terkait fungsi peran DPRD yang turut andil dalam pencapaian tersebut lebih lanjut Ineu menjelaskan, bahwa dengan fungsi DPRD yang senantiasa dilakukan adalah sebagai wujud nyata DPRD dalam keterlibatannya mewujudkan mekanisme pemerintahan yang lebih baik.
“Kami mempunyai Perda, dalam pembahasan anggaran kami terlibat, dalam pengawasan kami terlibat terus agar perbaikan-perbaikan dalam mekanisme pemerintahan bisa dilakukan dengan baik. Tentunya keberhasilan Ini bukan hanya peran OPD saja, tapi ini peran semuanya juga termasuk DPRD dalam fungsi pengawasannya terus melakukan kordinasi dalam pengawasan,” paparnya. (Red)
Jabar News | Berita Jawa Barat
