HLPK Jabar Desak Pungli Bank BJB Diusut Tuntas

 

JABARNEWS | BANDUNG -Himpunan Lembaga Perlindungan Konsumen (HLPK) Jawa Barat, Banten, dan DKI mendesak aparat penegak hukum untu terus mendalami dugaan pungutan liar yang dilakukan Bank BJB.

Terlebih hal tersebut telah merugikan nasabah dengan jumlah yang besar.

Ketua Himpunan Lembaga Perlindungan Konsumen (HLPK) Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta Firman Turmantara mengatakan, kasus yang terjadi di bank bjb sangat memprihatinkan. Sehungga kasus tersebut harus terus berjalan karena berkaitan dengan nasabah dan konsumen.

Baca Juga:  Hayuuu!...Pantau Terus Dana Desa

Apalagi pemblokiran dilakukan secara sepihak dan banyak nasabah yang tidak mengetahui adanya hal tersebut.

“Ini memprihatinkan, dan ini pelanggaran dalam perlindungan konsumen,” katanya kepada wartawan, Selasa (30/10/2018).

Dikatakannya, penjelasan dari Bank BJB yang menyebut pemblokiran rekening ini sesuai prosedur hanyalah alasan untuk mengelak dari upaya pungutan liar yang dilakukan.

Terlebih, Firman merasa heran dengan pernyataan Bank BJB yang menyebut rekening yang diblokir bisa dibuka dengan alasan tertentu.

“Kalau memang itu aturan perjanjian atau undang-undang, maka BJB tidak harus mempersilakan kembali membuka rekening yang diblokir, tapi tegakkan aturan,” katanya.

Baca Juga:  Satgas Terbitkan SE Baru Soal Perjalanan Dalam Negeri, Berlaku April 2021

Oleh karena itu, Firman membuka pintu lebar-lebar bagi nasabah yang merasa dirugikan akibat kasus ini. Pihaknya akan membuka konsultasi hukum gratis bagi korban yang didominasi pegawai negeri sipil (PNS).

Dia juga mengimbau DPRD Provinsi Jawa Barat segera turun tangan dengan memanggil direksi Bank BJB. “Saya harap DPRD segera turun tangan menyelesaikan ini,” katanya.

Baca Juga:  PPKM Darurat, Warga Dilarang Memancing di Muaragembong Bekasi

Sementara itu anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat Eryani Sulam mengaku belum mengetahui pasti kasus ini. Terlebih, menurut dia saat ini anggota dewan tengah intensif berada di daerah pemilihan masing-masing.

Meski begitu, dia memastikan pihaknya akan segera membahas ini bersama rekannya sesama anggota Komisi III yang membidangi BUMD dan perekonomian.

“Kami akan segera membahas, mungkin minggu depan akan ada updatenya,” katanya. (wan)

Jabarnews | Berita Jawa Barat