JABARNEWS | BANDUNG – Kolaborasi dan koordinasi menjadi kunci utama pengentasan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, tingkat kemiskinannya memang rendah namun dari sisi jumlah, penduduk miskin di Jawa Barat terbilang cukup banyak.
Wakil Gubernur Jawa Barat yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum menekankan, pentingnya upaya bersama atau kolaborasi antara Pemda Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah kabupaten/kota di Jabar. Perlu ada sinkronisasi program antara program penanggulangan kemiskinan di provinsi dan kabupaten/kota.
“Kami programnya kolaboratif, kebersamaan, sehingga program-program kami itu harus nyambung dengan program yang ada di kabupaten/kota. Maka kolaborasi ini yang kami butuhkan,” ujar Uu usai membuka Rakor TKPK di Aula Soehoed Warnaen Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat, Senin (5/11/2018).
Untuk itu, dalam rakor yang dihadiri para wakil bupati dan wakil walikota yang ada di Jawa Barat ini, diharapkan akan ada solusi untuk menanggulangi kemiskinan di daerah. “Nanti harus ada solusi dalam rakor ini. Cari solusi atau titik persamaannya,” pinta Uu dalam sambutan.
Uu juga menekankan untuk menanggulangi kemiskinan di daerah, terutama di daerah desa/kelurahan ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, aksesibilitas jalan atau infrastruktur bagi masyarakat terutama terkait kegiatan ekonomi masyarakat. Kedua, masalah irigasi untuk pertanian. Dan ketiga, pengembangan UKM pemerintah kabupaten/kota.
Senada dengan Wagub Uu, Kepala Bappeda Jawa Barat Yerry Yanuar mengatakan, rakor tersebut untuk menyamakan persepsi tentang program penanggulangan di Jawa Barat. Nantinya, konsep yang dihasilkan dalam rakor akan dimasukkan ke dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023.
“Kami ingin menyamakan persepsi tentang penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat untuk lima tahun ke depan,” kata Yerry.
Program penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu upaya Pemda Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, selain pengurangan pengangguran, pengelolaan ruang dan lingkungan, serta pelayanan publik. (Wan)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
