DPRD Jabar Desak Pengerjaan Akses Jalan Menuju BIJB Segera Diselesaikan

JABARNEWS | BANDUNG – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Daddy Rohanady, meminta proses pengerjaan akses jalan menuju Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati secepatnya diselesaikan. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat mengakses BIJB.

Bahkan Komisi IV DPRD Jabar telah melakukan Monitoring Kinerja UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV Cirebon baru-baru ini.

“Pada Tahun 2018 ini ada pekerjaan pelebaran jalan, ada pembebasan jalan di tiga desa. Tiga desa yang dibebaskan itu dua sudah beres. Tinggal satu desa dalam proses negosiasi musyawarah dengan warga, tinggal proses pembayaran,” kata Daddy, Kamis (8/10/2018).

Baca Juga:  DPRD Jabar Beberkan Pentingnya 4 Pilar Kebangsaan untuk Bentuk Karakter Nasionalisme

Daddy menuturkan, percepatan penyelesaian akses jalan tersebut diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat Jawa Barat untuk memudahkan mengakses BIJB, sehingga akses Bandara dapat lebih mudah.

“Sehingga jalan tol menuju Bandara selain (menggunakan) akses non-tol yang ada, kita berharap itu bisa direalisasikan. Jadi orang ke Bandara tidak perlu jalan non-tol. Kalau jalan tolnya berjalan dengan bagus, kan akses kita makin mudah, itu yang pertama. Yang kedua, soal jalan-jalan lain ternyata ada jalan lapisan penetrasi yang masih butuh penanganan, 10 km baru ditangani 5 km,” ujarnya.

Baca Juga:  Hardiknas 2023, DPRD Jabar Sebut Momentum Peningkatan Pendidikan

Selanjutnya Daddy menjelaskan, untuk catatan di tahun 2019, beberapa pekerjaan yang sudah diusulkan masuk di tahun 2019 murni, pihaknya mendorong masuk di perubahan tahun 2019.

“Misal jembatan yang tadinya direvisi 2018 gagal ternyata izin-izinya, amdal (analisis dampak lingkungan) lain maupun amdal lingkungan belum selesai. Jadi itu yang akan kita dorong di 2019 perubahan. Karena ada pergeseran desain sedikit, angkanyapun pasti bergeser juga. Awalnya 4 miliar yang tidak bisa direalisir di 2019 kita mungkin bergeser di 7 miliar di 2019 perubahan,” paparnya.

Baca Juga:  Prajurit TNI Bantu Mengaduk Semen

Pihaknya meminta Badan Pengelolaan Jalan (BPJ) untuk secepatnya membenahi amdal, sehingga ke depan proses fisik dapat segera dilakukan.

“Jika bisa tidak terlalu jauh juga kita geser perubahanya. Perubahan biasanya terdorong sampai bulan Oktober. Kalo bisa September kan kawan-kawan bisa mengejarkan itu masih dalam rentang waktu yang cukup,” pungkasnya. (Wan)

Jabarnews | Berita Jawa Barat