JABARNEWS | BANDUNG – Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari berharap, program prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat diimplementasikan dengan baik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Hal tersebut diungkapkan Ineu saat menghadiri Musrenbang RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.
“Rencana pembangunan lima tahun ke depan Jawa Barat, prioritas programnya bisa tertuang dalam RPJMD dan dapat diimplementasikan dengan baik Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” kata Ineu, Selasa (13/11/2018).
Ineu menambahkan, pihaknya mendorong dan berharap Raperda RPJMD dapat segera rampung, sehingga dapat menjadi acuan pelaksanaan pembangunan.
:Kami berharap Raperda RPJMD akan segera selesai, setelah selesai tentunya ini akan menjadi acuan pelaksanaan baik anggaran maupun pembangunan ke depan dan pengawasannya kami (DPRD Jabar) akan melihat bagaimana indikator-indikator yang ada dalam RPJMD ini bisa dilakukan dengan baik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujarnya.
Ia menambahkan, memberikan catatan-catatan terkait beberapa permasalahan yang saat ini dihadapi Provinsi Jawa Barat, salah satunya terkait permasalahan di bidang sosial, dan ekonomi.
“Beberapa masalah dalam Ranwal RPJMD secara lugas di dalam penyampaian adalah bagaimana kita masih menggenjot untuk mengurai permasalahan kemiskinan, pengangguran, daya beli masyarakat harus terus ditingkatkan dan beberapa program prioritas yang menunjang pembangunan Provinsi Jawa Barat harus menjadi prioritas program yang diutamakan untuk melahirkan solusi permasalahan di Jawa Barat,” tukas Ineu.
Ia berharap hasil Musrenbang RPJMD yang dituangkan dalam Perda RPJMD kedepan akan menjadi tolak ukur untuk dapat dilaksanakannya program-program gubernur dan wakil gubernur terpilih lima tahun ke depan.
“Jadi akan menjadi acuan bagi program-program yang terukur untuk pembangunan lima tahun ke depan Jawa Barat dengan harapan Jawa Barat dapat lebih maju dan sesuai dengan harapan Jabar Juara Lahir dan Batin,” pungkas Ineu.
Hadir dalam kesempatan tersebut dan memberikan pemaparan yaitu Menteri Pariwisata Republik Indonesia Arief Yahya, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang, Sekertaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo, Perwakilan Kementerian Perhubungan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (Wan)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
