JABARNEWS | OPINI – Akhir-akhir ini di negeri Indonesia mengalami dinamika masalah yang beruntun. Mulai dari kasus hoax yang penciptanya bangga, bencana gempa di Sulawesi dan Lombok, pesawat terbang jatuh, isu penculikan anak, ukuran tempe, bendera, demo guru honorer, koruptor yang terus bertambah, dan lainnya. Menariknya dinamika ini saling berganti dan seakan-akan telah ada skenario.
Sangat sulit untuk dicari sebab musababnya. Sangat tidak mudah untuk dicari kambing hitamnya. Namun, dari semua itu bisa dikatakan ada banyak kepentingan dan faktor yang terjadi. Biarlah mereka yang ahli melakukan analisis dan mencari solusinya.
Yang terpenting bagi kita, sebagai masyarakat adalah sadar dengan keadaan dinamika di Indonesia. Dalam hal ini masyarakat mesti bersiap dengan hal-hal yang tidak menyenangkan maupun situasi yang tak terduga. Kesiapan diri menghadapi situasi yang tidak terduga ini perlu disadari bahwa perubahan di Indonesia akan selalu terjadi setiap saat. Perubahan merupakan keniscayaan sejarah, sehingga dari waktu ke waktu dapat melihat dan menarik hikmah. Karena hanya ini yang bisa diperbuat oleh masyarakat sambil terus melakukan proses untuk memperbaiki keadaan dan situasi.
Perubahan di masyarakat bisa dilakukan dengan kebijakan pemerintah dengan cara memaksa melalui peraturan yang mengikat dan sanksi atas pelanggarnya. Namun, tingkat keberhasilannya ditentukan diantaranya oleh para penegak hukum di tengah masyarakat, bagaimana keadilan bisa ditegakan.
Berharap dengan perubahan-perubahan melalui kebijakan pemerintah bukan sesuatu yang salah, tetapi kondisi di negeri kita ini dalam situasi yang “tegang” antara yang ingin memakmurkan masyarakat dengan mereka yang mengganggu proses kemakmuran. Indikasi pengganggu ini tampak pada hoax demi hoax, berita yang menyudutkan pemerintah, muncul berbagai suasana menakutkan di masyarakat dengan berbagai bentuk, dan nyinyir dengan berbagai keberhasilan pemerintah. Itu yang tampak dari media sosial dan informasi yang berkembang di masyarakat.
Yang tidak habis pikir adalah mengapa sesama warga Indonesia harus saling meniadakan, saling merusak reputasi, saling menyalahkan, bahkan ada yang coba mengganti asas negara dengan sistem dan ideologi yang di luar negeri pun tidak laku. Inilah situasi negeri kita, hiruk pikuk masyarakat Indonesia. Tentu hal ini perlu ada perubahan menuju situasi yang lebih baik.
Perubahan di Indonesia sangat mungkin bisa dilakukan oleh individu di masyarakat. Dimulai dari diri sendiri, dari keluarga, dan lingkungan tempat tinggal. Misalnya bersikap positif atas berbagai kejadian yang menimpa bangsa ini. Pahami bahwa negeri sedang proses penyempurnaan sehingga muncul beragam tantangan.
Dalam hal ini kita mesti menyikapi secara kritis atas informasi dan jangan langsung percaya. Lakukan cek dan konfirmasi dengan merujuk media yang kredibel atau sampaikan pada pihat yang terkait dengan isi informasi tersebut. Sehingga hoax tidak menyebar dan terhenti geraknya. Kemudian temukan hikmah atas setiap peristiwa yang kita hadapi dan bersabar, sambil terus mencari solusi yang terbaik. Sebab dengan sikap positif dari pikiran dan hati yang jernih maka akan tercipta suasana yang menenangkan.
Rasulullah saw bersabda: “Jauhilah oleh kalian prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dusta pembicaraan. Janganlah kalian saling memata-matai, saling mencari aib orang lain, saling berlomba-lomba mencari kemewahan dunia, saling dengki, saling memusuhi, dan saling memutuskan. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara” (Hadis Riwayat Imam Malik, nomor 1412).
Untuk persoalan sosial kemasyarakatan di lingkungan, tentu harus dicari solusi bersama dengan melibatkan unsur pemerintahan. Jangan sampai larut dengan hiruk pikuk yang sengaja diciptakan oleh orang-orang yang tidak suka dengan kebaikan. Mari menjaga negeri Indonesia ini dengan menciptakan suasana yang tenang dan damai, bijak saat menyikapi persoalan, dan jalin persatuan di seluruh masyarakat. [*]
Dr. H. Joko Trio Suroso, Drs, SH, MH, MM, MBA adalah Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta (Partai PDI Perjuangan, dengan nomor urut 2)
