bjb

Bolt! dan First Media Bakal Bayar Tunggakan BHP Frekuensi

JABARNEWS | TEKNO - Plt Kepala Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Ferdinandus Setu menyatakan telah mendapat proposal perdamaian dari First Media dan Bolt! pada siang tadi. Proposal perdamaian ditujukan langsung kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara.
Dalam proposal perdamaian itu kedua perusahaan yang masih bernaung di Lippo Group beritikad baik untuk membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi 2,3 GHz yang masih terhutang. Seperti diketahui, BHP yang harus dibayarkan mereka adalah tahun 2016 dan 2017 sebesar Rp. 700 miliar.
"Mereka sudah berjanji. Untuk tunggakan tahun 2016 dan 2017, bersedia membayar," jelasnya, Senin (19/11/2018) dikutip merdeka.com.
Saat ini Dirjen SDPPI, Kemkominfo, sedang berada di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk bertemu dengan Dirjen Kekayaan Negara. Tujuannya jelas untuk membahas bagaimana teknik pembayaran terkait dengan 'proposal perdamaian' kedua perusahaan tersebut.
Terkait dengan rencana Surat Keputusan (SK) pencabutan izin frekuensi milik kedua perusahaan itu, sejauh ini belum dikeluarkan. SK terbit atau tidaknya tergantung dari restu Kemenkeu. Sebab SK itu, harus disetujui oleh beberapa pejabat termasuk dari Kemenkeu.
"SK-nya sekalian dibawa ke Kemenkeu juga. Jadi tergantung di sana," jelasnya. (Vie)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
Tags :
properti

berita terkait