JABARNEWS | BEKASI – Potensi konflik sosial di Kabupaten Bekasi umumnya berkaitan dengan dua hal. Yakni, persoalan tenaga kerja dan limbah perusahaan.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Bekasi, Sardi, usai kegiatan pembinaan anggotanya di Hotel Sahid Jaya, Cikarang Selatan, Kamis (6/12/2018).
Sardi menambahkan, potensi konflik sosial dari tenaga kerja biasanya muncul akibat persoalan upah buruh dan PHK.
“Sedangkan persoalan limbah muncul ketika ada perebutan pengelolaan limbah perusahaan antara kelompok atau suku tertentu. Dengan warga lokal juga sering terjadi,” katanya.
Di Kabupaten Bekasi terdapat berbagai macam suku dan etnis. Bahkan di daerah ini juga terdapat banyak ekspatriat.
“Oleh karena itu perlu adanya komunikasi antar suku melalui wadah FPK. Supaya situasi kamtibmas di Kabupaten Bekasi berjalan kondusif,” katanya.
Berdasarkan pengamatannya, lanjut Sardi, ada beberapa kecamatan di Kabupaten Bekasi yang dianggap rawan konflik sosial. Seperti di Cikarang Barat, Tambun Selatan, Cikarang Selatan dan Cibitung.
“Karena di kecamatan itu terdapat multi etnis,” ujarnya.
Untuk mencegah potensi itu semakin membesar, kata Sardi, pihaknya akan terus melalukan sosialisasi. Termasuk, membentuk tim yang akan memberi pemahaman di tingkat kecamatan dan desa. (Abh)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
