JABARNEWS | KAB. BEKASI – Kepala Desa Burangkeng Nemin merasa Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui dinas terkait tidak pernah serius mengurus Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng. Demikian dikatakan Nemin karena sudah berkali-kali ia meminta Dinas Lingkungan Hidup mengecek kondisi air di desanya.
“Sebulan sekali kami minta pengecekan air tanah ke Dinsih dan Dinas LH. Sampai sekarang belum ada laporan pengecekan,” kata Nemin.
Sejak ia menjabat sebagai kepala desa tahun 2012, ia sudah pengecekan kualitas air, tanah dan udara di Burangkeng, namun tak pernah terealisasi.
Hal itu ia maksud agar mengetahui kadar air sehingga dapat menemukan kesimpulan apakah air, tanah dan udara di Desa Burangkeng masih layak atau tidak.
“Saya khawatir, karena ini TPA masih jadul bangat, masi ala lama. Kata Pemda nanti akan dicarikan teknologi bagus. Buktinya mana? Dikasih harapan, janji. Pengelolaan masih cara seperti ini (lama, Red),” katanya kesal.
“Air sampah dibuang bebas, tidak ada penyaringan. Ini membahayakan. Kita tau dari mana kalau misal ada yang buang B3? Kita tahu TPA ini non-B3, tapi siapa yang bisa awasi? Kan kita tidak tahu, tengah malam mungkin ada yang buang,” sambung mantan anggota DPRD ini.
Menurut pendapat Nemin, idealnya, setiap bulan ada pengecekan 3 unsur, yakni air, tanah dan udara. Karena lokasi permukiman warga dengan TPA seluas 11,8 hektare itu cukup dekat.
“Harusnya sebulan sekali ada pengecekan, karena kalau udaranya rusak, tanahnya rusak, airnya rusak, rusaklah lingkungan ini,” katanya.
Lahan itu mulai digunakan sebagai TPA mulai tahun 1996. Tiap hari ada sekira 130 truk sampah yang membuang muatannya.
“Sampai kapan masalah sampah bisa selesai? Kami makhluk hidup lho. Ada kehidupan, kalau airnya, udaranya, lingkungannya tercemar, bagaimana kita bisa hidup sehat?” tanya Nemin.
“Kita tidak pernah dapat laporan resapan air, pencemaran lingkungan dan lainnya. Ini akan jadi bom waktu kalau Pemda Begini terus,” demikian Nemin. (Abh)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
