Tarik Ulur BKPPPW Dihapus Atau Dipertahankan

JABARNEWS | BANDUNG - Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat bahas dampak implementasi Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 12 Tahun 2017. Itu tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Salah satu dampak dari peraturan tersebut di antaranya penghapusan Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Pemerintah Wilayah (BKPPPW).



Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Syahrir SE mengatakan untuk menindaklanjuti hasil paripurna status Bakorwil akan dicabut kewenangannya dan tupoksinya. Komisi I mengundang mitra kerja untuk mengetahui lebih jauh berkaitan dengan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 12 Tahun 2017 tentang penghapusan unit kerja pemerintah di kabupaten kota.

Seperti kedatangan aspirasi dari Bakorwil kalau lembaganya masih sangat dibutuhkan terutama untuk menangani keterwakilan dari pemerintah kabupaten kota untuk menyerap aspirasi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sebagainya yang bersentuhan langsung dengan Bakorwil. Peran-peran tersebut harus tetap ada, heritage yang benar-benar terjaga keberadaanya di Bakorwil.

"Peluangnya tetep ada, susunan organisasi dan fungsinya harus tetap dipertahankan," ujar Syahrir di Ruang Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat.
Halaman selanjutnya 1 2 3 4
Tags :

berita terkait

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi