aqua

Tarik Ulur BKPPPW Dihapus Atau Dipertahankan

Ke depannya, lanjut Syahrir, ada lembaga yang tidak menghilangkan fungsi seperti Bakorwil. Selain itu juga untuk menjaga aset-aset pemprov yang sudah dirawat dengan baik.

Meskipun secara kebijakan akan relatif sulit. Permendagrinya masih dibahas dipemerintah pusat, inilah yang menjadi peluang untuk mengusulkan solusi yang lebih baik daripada penghapusan unit kerja.



"Permenadgrinya kan masih digodok dipusat pembahasannya, ini yang kita harapkan agar usulannya dapat sinergi dengan PP dan Permendagri," katanya.

Pakar Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran, Dr Rahman Mulyawan, Drs, M.Si mengatakan, dengan memperhatikan PP No. 33 Tahun 2018 dan Permendagri No 12 Tahun 2017 menyatakan setiap provinsi harus menghilangkan beberapa unit kerja di antaranya BKPPPW. Padahal, dalam aspek pelayanan publik keberadaan BKPPPW masih dibutuhkan.

"Bagaimana solusinya agar PP tersebut tidak berbenturan dengan kebijakan provinsi, kepala daerah dan jajaranya harus memiliki kebijakan lain agar fungsi badan koordinasi itu tetap ada meskipun namanya berganti," ujar Rahman.
Halaman selanjutnya 1 2 3 4
Tags :

berita terkait

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi